印尼明年啟動移工「零成本」出國 望11月先試辦 I “Zero Cost” PMI Akan Dilaksanakan Tahun Depan, Uji Coba Akan Dimulai Bulan November

(文/中央社)印尼主張雇主分擔移工部分安置費,近日與仲介業者討論技術層面的實施辦法後,將開始研擬新的勞動契約,目前決定明年1月15日啟動,並可望於11月推行試辦,以起示範作用。

(Artikel / CNA) Indonesia mengusulkan agar para majikan menanggung sebagian dari biaya penempatan bagi pekerja migran. Baru-baru ini, setelah membahas langkah-langkah implementasi teknis dengan agensi, mereka akan mulai merancangkan kontrak kerja baru. Saat ini diputuskan akan dimulai dari 15 Januari tahun depan dan diharapkan akan diterapkan tahapan uji coba pada bulan November.

印尼海外移工安置暨保護局(BNP2TKI)在22、23日召集仲介業者開會,討論由印尼政府及雇主分擔移工輸出成本的政策,落實印尼2017年第18號移工保護法第30條明定移工前往海外的安置過程不應負擔費用的「零成本」目標。

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengadakan pertemuan dengan agensi pada tanggal 22 dan 23 untuk membahas kebijakan pembagian biaya pengiriman tenaga kerja oleh pemerintah Indonesia dan majikan, serta dan menjalankan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Pasal 30 Nomor 18 Tahun 2017 mengenai proses penempatan pekerja migran di luar negeri tidak harus lagi menanggung biaya, dan dengan tujuan akhir “Zero Cost” bagi para pekerja migran.

與會業者23日向中央社記者指出,這項政策確定將適用於家庭看護工,會中決定明年1月15日正式實施。至於是否在11月試辦,會中有官員態度保留,認為時程太趕,也有官員主張,先推動幾個案例可以起示範效果。

Para hadirin menyampaikan kepada wartawan Central News Agency pada tanggal 23 bahwa kebijakan ini akan diterapkan pada pekerja bagian perawat keluarga (caregiver), dan diputuskan untuk menerapkannya secara resmi pada 15 Januari tahun depan. Mengenai apakah akan melakukan uji coba pada bulan November, beberapa pejabat tidak memberikan komentar, karena menilai bahwa jadwalnya sangat terburu-buru, dan beberapa pejabat juga menganjurkan bahwa dapat menjalankan beberapa kasus pertama sebagai uji coba.

記者23日晚間詢問海外移工安置暨保護局官員,他證實11月將推動試辦。另外,海外移工安置暨保護局局長本尼(Benny Rhamdani)22日公開表示,政策將在1月實施。

Pada tanggal 23 malam wartawan memastikan dengan pejabat BNP2TKI, ia membenarkan akan adanya uji coba pada bulan November. Selain itu, Kepala BNP2TKI, Benny Rhamdani pada tanggal 22 menyampaikan kebijakan ini akan diimplementasikan pada bulan Januari.

本尼在7月中簽署2020年第9號規定,以落實移工輸出零成本政策,將適用於家事工、看護工、漁工等10種工作的移工,廠工暫不適用。該項規定指出,將於半年後實施。

Benny menandatangani Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 pada pertengahan Juli untuk menerapkan kebijakan “Zero Cost” bagi pekerja migran, yang akan berlaku untuk pekerja migran di 10 jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan rumah tangga, pekerja perawatan, nelayan, dll. Pekerja pabrik untuk sementara tidak berlaku. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa hal itu akan dilaksanakan dalam waktu setengah tahun.

業者指出,他們在會中建議將安養院的看護工及漁工排除適用,但仍待海外移工安置暨保護局討論。家庭看護工部分,印尼則已定案,業者建議印尼儘速與台灣協商。

Para pelaku industri menyatakan bahwa mereka menyarankan pada pertemuan tersebut bahwa pekerja perawatan panti jompo dan nelayan harus dikecualikan, tetapi hal ini masih menunggu diskusi dengan BNP2TKI. Untuk pekerja rumah tangga, Indonesia sudah menetapkan keputusannya, para pelaku industri menyarankan agar Indonesia dapat bernegosiasi dengan Taiwan secepatnya.

這項政策在台灣引發雇主不滿,中華民國脊髓損傷者聯合會8月27日在勞動部抗議,台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會在21日到駐台北印尼經濟貿易代表處抗議。台灣的勞動部也要求印尼協商,不應片面修改勞動契約。

Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan majikan Taiwan. Federasi Cedera Tulang Belakang Taiwan melakukan demo di Kementerian Tenaga Kerja pada 27 Agustus, dan Asosiasi Promosi Buruh Internasional dan Kerukunan Majikan Taiwan melakukan demo di Kantor Dagang dan Ekonomi  Indonesia di Taipei pada tanggal 21. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan juga meminta Indonesia untuk bernegosiasi dan tidak mengubah kontrak kerja secara sepihak.

針對21日的抗議,本尼已先於20日以公文發函給駐台北印尼經濟貿易代表處,說明海外移工安置暨保護局的立場。

Menanggapi protes pada tanggal 21, Benny telah mengirim surat ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei pada tanggal 20 untuk menjelaskan posisi BNP2TKI.

根據中央社取得的公文,本尼指出,由於移工的協助,雇主才能安心過日常生活,基於雙邊互利的關係,希望雇主支持分擔安置費。各種以安置費為名的費用以及不合理的利息,導致移工無法實現改善生活的夢想。

Berdasarkan surat resmi yang diperoleh Kantor Berita Pusat, Benny mengemukakan bahwa berkat bantuan para pekerja migran, para majikan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan, ia berharap majikan dapat menanggung biaya penempatan pekerja. Berbagai biaya yang mengatasnamakan biaya penempatan dan bunga yang tidak wajar membuat para pekerja migran sulit dapat mewujudkan impiannya untuk meningkatkan taraf hidup di Indonesia.

本尼指出,關於實施的技術性規定,後續將會送給台灣的勞動部。很抱歉必須做這個決定,以落實印尼的法律規定,不會退縮走回頭路,沒有討論協商的空間,雇主的意見可透過台灣的勞動部轉達給駐台北印尼經濟貿易代表處。

Benny mencontohkan, penerapan regulasi teknis akan dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Maaf jika harus mengambil keputusan ini, untuk menerapkan hukum dan peraturan Indonesia. Kami tidak akan mundur. Tidak ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Pendapat majikan dapat disampaikan ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei melalui Kementerian Tenaga Kerja Taiwan.

根據這項公文,雇主分擔的安置費,包括離境機票及契約結束後的回國機票、簽證費、工作契約費、給印尼仲介的服務費、護照費、取得警方證明費用、在印尼的健保(BPJS)費用、出境前的健康檢查費、安置國要求的額外健檢費、移工從居住地至搭機離境的費用以及住宿費共11項。

Menurut surat resmi ini, bagian yang ditanggung majikan dari biaya penempatan kembali termasuk tiket pesawat keberangkatan dan tiket pulang setelah kontrak berakhir, biaya visa, biaya kontrak kerja, biaya pelayanan untuk agensi Indonesia, biaya paspor, biaya untuk memperoleh sertifikat polisi, dan biaya asuransi kesehatan di Indonesia (BPJS), biaya pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, biaya pemeriksaan kesehatan tambahan yang disyaratkan oleh negara penempatan, biaya tenaga kerja migran dari tempat tinggal asal hingga tempat keberangkatan dengan pesawat, dan biaya akomodasi sebanyak 11 jenis biaya.

印尼地方政府分擔行前訓練費及取得工作能力的證明費。

Pemerintah daerah Indonesia membagi biaya pelatihan pra-penempatan dan biaya sertifikasi untuk memperoleh sertifikasi kemampuan kerja.

有業者向中央社指出,訓練費是安置費中最大的一筆費用,但印尼的預算編列還沒完成,如果1月啟動新政策,這筆費用誰出仍可能是問題,因此在會中建議印尼延後實施。

Beberapa pelaku industri menyatakan kepada Kantor Berita Pusat bahwa biaya pelatihan adalah yang terbesar dari biaya penempatan, tetapi perumusan anggaran Indonesia belum selesai. Jika kebijakan baru diluncurkan pada bulan Januari, siapa yang akan membayar biaya ini mungkin masih akan menjadi masalah. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mengundur implementasi kebijakan tersebut.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close