台印協商零付費政策 印方:不會立刻影響台灣20萬移工 | Taiwan-Indonesia Rundingkan Kebijakan Zero Cost, Pihak Indonesia: Tidak Langsung Mempengaruhi 200 Ribu PMI di Taiwan

印尼海外移工安置暨保護局長本尼(Benny Rhamdani)。(圖/中央社記者石秀娟雅加達攝 109年12月2日)
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. (Foto/ dipotret di Jakarta oleh wartawan CNA Shi Xiu-Juan )

(文/中央社)印尼主張明年起台灣雇主須負擔移工安置費用,引發議論。台灣、印尼今天上午召開線上會議,雖然已釐清零付費適用範圍及業別,但仍有項目未討論完,預定2週後再開會。

(Artikel/ CNA) Pihak Indonesia sebut mulai tahun depan majikan Taiwan perlu menanggung biaya penempatan pekerja migran dan hal ini menimbulkan kontroversi. Pagi ini pihak Taiwan dan Indonesia mengadakan meeting online. Meskipun sudah memperjelas ruang lingkup berlakunya serta jenis pekerjaan yang termasuk dalam kebijakan zero cost, namun karena masih ada item yang belum selesai dirundingkan, maka diperkirakan akan diadakan rapat 2 minggu lagi.

印尼7月底釋出訊息指稱,明年1月15日起將要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用,包含往來機票、護照、簽證費用及仲介服務費等,引發台灣多個移工雇主團體反彈。勞動部及外交部等單位今天與印尼方召開線上會議,盼能釐清印尼欲實施的零付費政策項目、金額、適用業別等。

Dari informasi yang diberikan oleh pihak Indonesia pada akhir bulan Juli, mulai tanggal 15 Januari tahun depan mereka akan mewajibkan majikan dari negara yang mendatangkan pekerja migran untuk menanggung biaya PMI datang bekerja, yang mencakup biaya tiket pulang-pergi, paspor, visa serta biaya pelayanan agen, dan hal ini menimbulkan protes dari banyak kelompok majikan di Taiwan. Hari ini Depnaker serta Kementerian Luar Negeri mengadakan meeting online dengan pihak Indonesia. Mereka berharap dapat memperjelas bagian-bagian mana saja yang akan memberlakukan kebijakan zero cost, jumlah biaya serta jenis pekerjaan yang termasuk dalam kebijakan tersebut. 

線上會議於台北時間上午11時展開,歷經2小時20分鐘討論。勞動部次長林三貴表示,雙方在會議一開始先說明自己希望協商的議題,台灣提出零付費政策,印方則增加PCR採檢、印尼商船船員議題等,但由於後方兩項議題非勞動部主管,因此已經建議印尼透過駐台辦事處安排會談,不列入今天談論議題。

 Meeting online tersebut diadakan pada jam 11 pagi waktu Taipei dan berlangsung selama 2 jam 20 menit. Wakil kepala Depnaker Lin San-Gui menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak mula-mula menyebutkan topik yang ingin mereka rundingkan. Pihak Taiwan mengajukan untuk merundingkan topik kebijakan zero cost, sedangkan pihak Indonesia menambahkan topik mengenai PCR dan kru kapal komersial Indonesia. Namun karena kedua topik tersebut bukanlah kewenangan depnaker, mereka menyarankan pihak Indonesia untuk mengatur pertemuan lewat kantor perwakilannya di Taiwan dan topik-topik tersebut tidak akan dirundingkan dalam pertemuan hari ini.

林三貴表示,議題確定後,勞動部先請印尼就零付費政策說明適用業別、適用國家及項目釐清,印尼也說明是依照憲法相關規範賦予印尼移工保護局實施這樣的措施,適用範圍則是所有印尼移工輸出國家,包含台灣在內有14個國家,而台灣是14個國家中第一個、唯一一個有與印尼舉辦雙邊討論的國家。

Setelah topik ditetapkan, Depnaker mempersilahkan pihak Indonesia untuk menjelaskan kebijakan zero cost, mencakup jenis pekerjaan yang termasuk, negara-negara yang akan diberlakukan serta isi kebijakan tersebut. Pihak Indonesia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini dijalankan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan berdasarkan pada ketentuan dalam konstitusi Indonesia. Ruang lingkup kebijakan tersebut mencakup 14 negara yang mendatangkan PMI, termasuk Taiwan. Taiwan merupakan negara pertama dan juga satu-satunya dari ke-14 negara tersebut yang mengadakan perundingan bilateral dengan Indonesia.

至於適用業別等,林三貴表示,印尼方指出不包含機構看護工,也不包含其他農業移工,僅有家庭類移工適用,且主要適用在新聘僱移工,因此零付費政策不會立刻對台灣國內20萬家庭類移工造成影響,但若家庭類移工契約期滿涉及規費,就可能會有影響。

Mengenai jenis pekerjaan yang akan diberlakukan, pekerja perawat institusi dan pekerja industri pertanian tidak termasuk di dalamnya. Hanya PMI bi bagian rumah tangga yang termasuk, dan pada dasarnya diberlakukan untuk PMI yang baru direkrut. Karena itu, kebijakan zero cost tidak akan segera mempengaruhi 200 ribu lebih pekerja migran bidang rumah tangga di Taiwan. Namun saat muncul biaya karena kontrak habis, maka mungkin akan terpengaruh. 

印尼政府要求台灣移工雇主支付的11項目,包括往返機票、工作簽證、勞動契約驗證等。勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠指出,會議僅談到往返機票、移工到機場的交通費用、工作簽證、勞動契約驗證費用、印尼移工更換護照費用以及良民證,至於仲介費、社會保險及健檢費等必須等到下次會議討論。

Pemerintah Indonesia meminta majikan Taiwan untuk membiayai 11 item, yang mencakup biaya tiket pulang-pergi, visa kerja dan legalisir kontrak kerja. Kepala Badan Pengembangan Tenaga Kerja Transnational Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (WDA) Xue Jian-zhong menyebut bahwa dalam rapat tersebut mereka hanya membahas item tiket pulang-pergi, biaya transportasi PMI ke bandara, visa kerja, biaya legalisir kontrak kerja, biaya penggantian paspor dan SKCK. Sedangkan topik mengenai biaya agen perantara, asuransi sosial dan biaya pemeriksaan kesehatan akan dibahas pada rapat berikutnya. 

在移工到機場的交通費用部分,薛鑑忠指出,台灣提出每名移工的所在地不同,因此金額會不同,印尼方則回應相關金額是依照印尼財政部的國內標準訂定,後續會提供更明確標準。

Mengenai biaya transportasi PMI ke bandara, pihak Taiwan menyebut bahwa karena lokasi setiap PMI berbeda, biayanya juga akan berbeda. Pihak Indonesia menyebut bahwa jumlah biaya akan diminta mengikuti standar yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan Indonesia dan detil lebih jelasnya akan diberikan kemudian hari. 

薛鑑忠也說,在勞動契約驗證費用部分,台灣建議目前都是使用制式範本,也許可免除這樣程序,依照契約範本簽署,雙方共同降低這項費用,而印尼方表示要回去研議,至於印尼移工更換護照費用,也有向印尼方提出應該由印尼方來負擔。

Xue Jian-Zhong juga mengatakan bahwa mengenai biaya legalisir kontrak kerja, karena saat ini biasanya kontrak kerja menggunakan format yang telah distandardisasi, pihak Taiwan menyarankan untuk menghilangkan prosedur ini dan menandatangani kontrak kerja yang telah distandardisasi saja untuk mengurangi biaya di bagian ini. Pihak Indonesia menyatakan akan mengkaji item ini dulu. Sedangkan mengenai biaya penggantian paspor, pihak Taiwan juga mengatakan bahwa item ini seharusnya ditanggung oleh pihak Indonesia.

最後是良民證部分,印尼方表示,目前14個國家只剩台灣有良民證要求;薛鑑忠表示,有向對方說明這是台灣法規規定,是為了避免引進的移工有犯罪紀錄。

Terakhir mengenai SKCK, pihak Indonesia menyatakan bahwa saat ini dalam 14 negara hanya Taiwan yang meminta untuk memberikan SKCK. Xue Jiang-Zhong mengatakan mereka telah menjelaskan bahwa ini adalah permintaan sesuai dengan ketentuan hukum Taiwan. Tujuannya adalah supaya menghindari datangnya pekerja migran yang memiliki catatan kriminal. 

林三貴最後指出,今天會議是針對詳細項目釐清,會中並沒有決定哪個項目該怎麼處理,也沒有討論到金額,但因為時間因素,部分項目未討論,因此已經同意給印尼方一點時間,預計兩週後舉行下一次會談。

Lin San-Gui menambahkan bahwarapat hari ini adalah untuk memperjelas item yang ada. Rapat tersebut tidak membahas bagaimana cara menghadapi item-item yang ada, juga tidak berunding soal jumlah biaya. Karena masalah waktu, beberapa item belum didiskusikan sehingga mereka telah setuju untuk memberikan sedikit waktu kepada pihak Indonesia dan diperkirakan akan mengadakan pertemuan berikutnya 2 minggu kemudian.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close