Seruan untuk Lindungi 230 Ribu Pekerja Migran Rumah Tangga! Asosiasi Buruh: Legislasi “UU Pelayanan Rumah Tangga” tidak boleh Ditunda

Seiring Hari Perempuan Internasional, Serikat Pekerja Migran Taiwan (MENT) bersama dengan kelompok pekerja migran lainnya dan kaum wanita dari berbagai kalangan berkumpul di depan Yuan Legislatif dan meminta untuk segera melegislasi “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” demi melindungi kepentingan pekerja migran di sektor rumah tangga. (Foto/ TIWA)

Kemarin (8) adalah Hari Perempuan Internasional dan juga merupakan hari di mana kaum wanita memperjuangkan kondisi kerja yang sesuai bagi mereka. Serikat Pekerja Migran Taiwan (MENT) bersama dengan kelompok pekerja migran lainnya dan kaum wanita dari berbagai kalangan berkumpul di depan Yuan Legislatif dan meminta untuk segera melegislasi “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” demi melindungi kepentingan pekerja migran di sektor rumah tangga. 

Seruan hampa untuk melindungi kaum perempuan, namun 230 ribu orang pekerja migran rumah tangga tak kunjung terlihat

Pemerintah Taiwan telah menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 2007 dan menyerukan untuk melindungi kepentingan kaum wanita. Pada tahun 2016, Taiwan telah memilih presiden wanita pertamanya dan mulai mendorong berjalannya Kebijakan Baru ke Arah Selatan. Namun hingga saat ini di Taiwan masih ada lebih dari 230 ribu wanita asal Asia Tenggara yang bekerja di sektor rumah tangga tetapi belum mendapatkan perlindungan apapun dari undang-undang perburuhan dan mendapatkan gaji sebesar 17.000 NTD yang jauh di bawah UMR. 

Menurut laporan data statistik Menaker yang dirilis pada bulan Januari 2020, rata-rata jam kerja pekerja migran rumah tangga mencapai 10,4 jam. Hanya 11,4% pekerja migran rumah tangga yang memiliki liburan di setiap minggu, sedangkan pekerja migran yang tidak memiliki liburan mencapai 34,4%. Kenyataannya, di dalam situasi di mana pekerja migran rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang perburuhan, mereka mungkin harus bersiap-siaga selama 24 jam, tidak mendapatkan libur selama 3 tahun, dan karena berada di dalam lingkungan yang tertutup, mereka juga mungkin diutus untuk melakukan pekerjaan di luar izin, bahkan mungkin mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual. Masalah-masalah tersebut juga telah tertera dalam laporan yang dibuat oleh Yuan Kontrol pada tahun 2014 yang meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk meninjau dan memperbaiki situasi tersebut. 

Pekerja migran rumah tangga yang mulai didatangkan sejak tahun 1992 telah berada di dalam lingkungan kerja yang begitu kejam tanpa perlindungan hukum selama hampir 30 tahun. Mereka menanggung sepertiga dari kebutuhan perawatan jangka panjang Taiwan, namun dalam hampir 30 tahun tersebut mereka diabaikan oleh pemerintah yang menyebut diri sebagai “pelindung kepentingan kaum wanita”! Karena itu, MENT mengajak wanita dari berbagai kalangan yang mencakup bidang hukum, kedokteran, berita, pentas seni, pendidikan, psikologi, sutradara, agen, penduduk baru, penata rambut dan lain sebagainya untuk bersama-sama mendukung “UU Pelayanan Rumah Tangga” di Hari Perempuan Internasional dan meminta pemerintah untuk menanggapi masalah yang sudah lama terbengkalai ini!

Seiring Hari Perempuan Internasional, Serikat Pekerja Migran Taiwan (MENT) bersama dengan kelompok pekerja migran lainnya dan kaum wanita dari berbagai kalangan berkumpul di depan Yuan Legislatif dan meminta untuk segera melegislasi “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” demi melindungi kepentingan pekerja migran di sektor rumah tangga. (Foto/ TIWA)

Janji sebelum pemilu dilupakan setelah terpilih! Di manakah “UU Pelayanan Rumah Tangga” yang sudah dijanjikan?

Pada tahun 2003, pekerja perawat asal Indonesia milik penasihat kebijakan negara Liu Xia yang bernama Wina, karena lama bekerja dengan jam kerja yang terlalu panjang dan kekurangan istirahat, ia mengalami halusinasi dan tak sengaja menyebabkan Liu Xia meninggal. Hal tersebut menimbulkan kehebohan pada waktu itu, dan lingkungan kerja pekerja perawat yang miris untuk pertama kalinya mendapat perhatian publik. 

Pada Bulan Oktober 2004, MENT mengajukan rancangan “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” kepada pemerintah dan meminta untuk melakukan legalisasi demi melindungi kepentingan yang bersangkutan. Namun karena sumber daya terkait perawatan jangka panjang yang dimiliki pemerintah kurang memadai dan hampir tidak bisa menyediakan tenaga kerja pengganti, hal ini mendapatkan protes keras dari keluarga yang memerlukan layanan perawatan jangka panjang dan “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” pun dibekukan oleh Yuan Legislatif.

Sebelum pemilihan presiden pada tahun 2016, calon presiden Tsai Ing-Wen berjanji kepada kelompok pembela tenaga kerja dan berkata, “mengenai tidak lolosnya UU Pelayanan Rumah Tangga, kami akan coba lakukan integrasi internal terlebih dulu, setelah melakukan integrasi secara internal, baru kita lihat apakah bagian eksternal masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Pokoknya saya menaruh simpati pada masalah ini, dan kami pasti akan menyelesaikannya”.

Pada waktu itu, dosen Departemen Pekerjaan Sosial NTU Lin Wan-Yi yang kini menjabat sebagai menteri juga berkata, “kami menuntut untuk melakukan legalisasi hukum demi melindungi kepentingan yang bersangkutan. Tidak bisa harus ribut dulu baru ada sedikit perbaikan seperti sekarang. Ini sangatlah tidak adil bagi pekerja perawat asing”.

Namun setelah 5 tahun berlalu, “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” sama sekali tidak mengalami kemajuan!

Seiring Hari Perempuan Internasional, Serikat Pekerja Migran Taiwan (MENT) bersama dengan kelompok pekerja migran lainnya dan kaum wanita dari berbagai kalangan berkumpul di depan Yuan Legislatif dan meminta untuk segera melegislasi “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” demi melindungi kepentingan pekerja migran di sektor rumah tangga. (Foto/ TIWA)

Tolak pemerasan kerja, dukung perawatan jangka panjang!

Pada tahun 2008, pemerintah mulai menjalankan Program Perawatan Jangka Panjang 10 tahun, dan setelah Partai DPP berkuasa, mereka juga melanjutkan dengan Program Perawatan Jangka Panjang 2.0. Karena kondisi pandemi COVID-19, sejak Bulan Desember 2020 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan juga memperbolehkan keluarga yang mempekerjakan PMA sektor rumah tangga untuk mengajukan “Layanan Istirahat” (layanan ke rumah masih belum dibuka). Seiring dengan bertambahnya sumber daya perawatan jangka panjang milik pemerintah, ditambah pemahaman masyarakat mengenai pekerja migran sektor rumah tangga juga semakin bertambah, kami merasa sudah saatnya majikan dan pekerja migran lepas dari kondisi “saling merugikan” ini!

Singkat kata, legislasi “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” tidak boleh ditunda lagi, karena ini merupakan perlindungan paling mendasar bagi 230 ribu orang pekerja migran rumah tangga yang sudah terlambat 20 tahun lamanya.

Dalam jangka panjang, “Sistem Mempekerjakan bagi Setiap Rumah Tangga” yang berlaku saat ini harus dihapuskan. Pemerintah harus memberikan layanan perawatan jangka panjang yang semakin kondusif dan memperkuat kapasitas layanan yang ada, supaya keluarga yang memerlukan layanan tidak perlu terpaksa mempekerjakan pekerja migran rumah tangga karena kurangnya sumber daya dan harus menanggung beban perawatan jangka panjang sendiri. Mendapatkan perawatan adalah hak paling mendasar bagi kaum disabilitas, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah.  

Dalam kegiatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun lalu, para pekerja migran telah mendeklarasikan bahwa mereka akan kembali mengirim “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga” kepada Yuan Legislatif, dan kami akan mengajukan proposal secara resmi dalam rapat Yuan Legislatif yang baru ini! Di sini kami dengan sungguh-sungguh meminta Yuan Eksekutif untuk segera merancang rancangan versi Yuan Eksekutif, supaya dapat mendorong berjalannya “Undang-undang Pelayanan Rumah Tangga”. 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close