Haruskah Mengurung Pekerja Migran Demi Pencegahan Wabah? Mari Lihat Kebijakan Setiap Daerah

Pekerja Migran (Ilustrasi / Biro Pariwisata dan Informasi Kota Taipei)

 

Kabupaten Miaoli mengeluarkan larangan keluar untuk pekerja migran minggu lalu. Meskipun menekankan bahwa hanya majikan dan agensi yang harus didenda dan bukanlah para pekerja migran, namun kelompok buruh masih mengkritik langkah yang dianggap melabelkan para pekerja migran, serta tidak berpengaruh banyak dalam pencegahan wabah. Mereka mengumpulkan petisi untuk meminta Kabupaten Miaoli mencabut larangan tersebut. Gubernur Kabupaten Miaoli, Xu Yaochang pekan lalu menanggapi tuntutan kelompok buruh dan bersikeras tetap memberlakukan larangan keluar ini serta mengatakan bahwa “apa gunanya hak asasi manusia jika semua orang meninggal” dan “pekerja migran asing telah menjungkirbalikkan Kabupaten Miaoli dalam satu tarikan napas saja.”

Pengelolaan asrama pekerja migran adalah salah satu mata rantai yang tidak dapat diabaikan dalam tindakan  pencegahan wabah, tetapi apakah benar-benar perlu untuk memerintahkan larangan keluar? Bagaimana cara kabupaten dan kota lain memperkuat pencegahan wabah untuk pekerja migran?

Dalam masalah manajemen pekerja migran, New Taipei City yang memiliki lebih dari 90.000 orang pekerja migran dan menempati urutan ketiga di Taiwan, memilih untuk “memperkuat kunjungan asrama pekerja migran”, “mengapresiasi para pekerja migran yang mengurangi berpergian keluar”, dan “mendorong perusahaan untuk melakukan tes COVID-19 bagi pekerja migran”. Mengenai penguatan dalam asrama pekerja migran di New Taipei, “dibatasi untuk tiga kali melakukan perbaikan, dan akan dikenakan denda 300.000 jika tidak melakukan perbaikan” untuk asrama yang tidak memenuhi peraturan pencegahan wabah, dalam sanksi terberat adalah kemungkinan asrama akan ditutup.

Mengenai riwayat pergerakan pekerja migran, perusahaan diharuskan untuk “mengurangi” pekerja migran berpergian untuk hal yang tidak penting, tetapi tidak mewajibkan pekerja migran untuk dilarang keluar sama sekali. Majikan juga diminta langsung menyediakan kebutuhan hidup pekerja migran dan mencatat informasi pekerja migran di luar kantor secara rinci. Mengenai pengurangan jumlah pekerja migran yang keluar, Hou Youyi mengatakan bahwa pekerja migran asing bekerja di Taiwan untuk menghasilkan uang sudah merupakan hal yang sangat sulit. Maka akan lebih baik untuk “mengganti pembatasan ketat dengan sistem apresiasi” dan mendorong perusahaan untuk memberikan insentif bagi pekerja migran yang tidak berpergian keluar.

Selain itu, New Taipei juga telah meluncurkan “Program Rapid Tes” untuk perusahaan dan membuka pendaftaran bagi setiap perusahaan. Pemerintah membantu pembelian reagen untuk rapid tes, fasilitas medis yang cocok dan fasilitas isolasi lanjutan, dan meminta perusahaan untuk melakukan rapid tes bersama-sama untuk para tenaga kerja dan pekerja asing, agar memastikan kesehatan para pekerja migran dan pencegahan akan bocornya tindakan pencegahan wabah.

Kota Taoyuan, yang memiliki lebih dari 90.000 pekerja migran industri dan total 116.000 pekerja migran di dalam kota, merupakan kota dengan basis pekerja migran terbesar di Taiwan. Setelah meledaknya wabah COVID-19, pemerintah secara giat merilis “Pedoman Multibahasa Untuk Pencegahan Wabah” untuk pencegahan wabah dan berbagi informasi jejak wabah kepada pekerja migran, dan melakukan inspeksi di 400 asrama dan 300 pabrik di dalam kota. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50 pekerja migran diharuskan melakukan inspeksi “pembagian keramaian, pembagian area, pembagian tugas, dan pembagian waktu” terhadap pekerja migran.

Selain kamar pekerja migran, area umum di asrama dan fasilitas olahraga semuanya ditutup sementara, dan untuk katering, mandi, dan toilet harus dibagi periode waktu dan pembagian keramaian untuk menghindari perkumpulan orang banyak. Pekerja migran juga dilarang untuk melakukan bantuan lintas pabrik dan lini produksi tidak boleh dicampur aduk. Pelaksanaan pencegahan wabah di asrama juga diawasi oleh tim inspeksi Biro Tenaga Kerja.

Selain itu, Zheng Wencan juga mendorong perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran dengan lebih dari 500 orang untuk melakukan rapid tes, serta meluncurkan “Proyek Gu-an”. Pemerintah kota bekerjasama dengan tim Asosiasi Dokter untuk datang ke pabrik dan membantu rapid tes dengan reagen tingkat medis, dan bersamaan dengan itu mendirikan 13 pos rapid tes gabungan untuk membantu rapid tes di area kawasan industri. Pemerintah kota juga akan membantu pencocokan unit medis untuk membantu dan menyediakan hotel karantina untuk tindakan isolasi lanjutan dan penempatan kasus yang dikonfirmasi positif.

Sambil mempertimbangkan pencegahan wabah, Zheng Wencan juga tidak perlu menekankan pentingnya pekerja migran kepada masyarakat Taiwan, ia mengatakan bahwa, “Pekerja migran adalah mitra yang sangat diperlukan Taiwan. Sambil mempertimbangkan pembangunan ekonomi, mereka juga harus menjaga kesehatan pribadi para pekerja migran dan kesehatan masyarakat sekitar”.

Kabupaten Hsinchu, yang memiliki lebih dari 20.000 pekerja migran, menggunakan bantuan tentara nasional untuk ditempatkan di Hsinchu Tech Park dan mendirikan stasiun rapid tes, mengkonsolidasikan hotline konsultasi medis multi-bahasa milik Kementerian Tenaga Kerja, dan menekankan empat prinsip “tidak mengganti shift kerja, tidak ada transfer pabrik, tidak ada pemindahan distrik, tidak ada lintas kabupaten” serta memperkuat manajemen asrama dan dengan bantuan staf Departemen Tenaga Kerja memeriksa setiap unit. Terkait dengan pekerja migran yang pergi keluar, Biro Tenaga Kerja Kabupaten Hsinchu juga menyarankan para pelaku industri untuk menyediakan lebih banyak peralatan rekreasi dan hiburan untuk mengurangi kepenatan para pekerja migran dan mengurangi keinginan untuk pergi keluar dan membantu mereka membeli kebutuhan sehari-hari. Tetapi tetap tidak membatasi pekerja migran untuk keluar.

Kecuali Kota New Taipei, Kota Taoyuan, dan Kabupaten Hsinchu, kabupaten dan kota lain juga telah memulai dengan “penguatan manajemen pencegahan wabah di pabrik dan asrama”. Mereka juga tidak mengeluarkan larangan keluar bagi para pekerja migran. Termasuk Biro Tenaga Kerja Kota Taichung juga menyatakan bahwa majikan dapat membantu membelikan kebutuhan sehari-hari para pekerja migran sesuai dengan pedoman Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi mereka tidak boleh dilarang untuk keluar; Kabupaten Nantou juga meminta majikan dan agensi untuk membantu membeli kebutuhan sehari-hari dan makanan, tetapi tidak ada larangan keluar.

Pekerja migran bidang kesejahteraan sosial memenuhi kekurangan pekerja perawatan jangka panjang di Taiwan dan merawat lansia yang tak terhitung jumlahnya; Para pekerja migran industri mendukung banyak pelaku industri dan memberikan kontribusi yang tidak dapat diabaikan bagi perekonomian Taiwan.

Setelah wabah ini memanas lagi, infeksi kluster di asrama pekerja migran bukan hanya terjadi di Miaoli saja, tetapi hanya Kabupaten Miaoli yang menerapkan larangan keluar bagi pekerja migran, yang membatasi pekerja migran untuk pergi keluar namun mengizinkan mereka pergi bekerja di pabrik dan berinteraksi dengan pekerja lokal lainnya. Ini dengan jelas merupakan celah dalam pencegahan wabah. Tindakan ini jelas sangat kontradiktif, dan juga membuat orang mempertanyakan apakah larangan keluar bagi pekerja migran adalah benar untuk mencegah penularan wabah atau hanya untuk membuat masyarakat “tidak bertemu dengan pekerja migran” sehingga mengurangi kegelisahan masyarakat.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close