Laporan Perdagangan Manusia|Peringkat Taiwan Belum Turun Selama 12 Tahun Berturut-turut, LSM Mempertanyakan Kredibilitas Laporan Tersebut

Ilustrasi Nelayan (Foto/shutterstock)

Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengeluarkan “Trafficking in Persons Report” (TIP Report), yang terus-menerus mencantumkan Taiwan di peringkat pertama, yang menandakan bahwa tindakan pemerintah Taiwan memenuhi “standar minimum” yang ditetapkan oleh pemerintah AS. Di masa lalu, industri perikanan Taiwan berulang kali diungkit oleh LSM internasional karena perdagangan manusia, kerja paksa, dan pelecehan terhadap nelayan. Tahun lalu, Departemen Tenaga Kerja AS memasukkan hasil tangkapan ikan Taiwan ke dalam “Daftar Produk dari Pekerja Anak dan Pekerja Paksa”. Dengan ini menyoroti disabilitas pemerintah Taiwan untuk mengelola dan melindungi hak dan kepentingan nelayan; “Aliansi Prakarsa Pekerjaan Makanan Laut” Internasional juga menyerahkan laporan ke Departemen Luar Negeri AS pada bulan April tahun ini, menyarankan agar peringkat Taiwan diturunkan dari Laporan TIP tahun ini, tetapi pada akhirnya Taiwan tetap berada di peringkat pertama. Hal ini sangat sulit dipercaya oleh LSM dari semua lapisan masyarakat.

Pada malam tanggal 8 Juli (waktu Taiwan), Organisasi Buruh Internasional (International Labor Rights) membuka forum online dengan LSM dari semua lapisan masyarakat di Taiwan dan Kepala Departemen Perikanan, dll untuk menjelaskan situasi nelayan Taiwan dan arah yang dapat diperbaiki oleh pemerintah Taiwan. 

Selama konferensi pers, Wang Yingda, Direktur Kantor Kebijakan Migrasi Asosiasi Layanan Rakyat Kota Taoyuan menunjukkan bahwa masalah lama yang dihadapi nelayan selama bertahun-tahun termasuk kondisi kerja dan hidup yang buruk, jam kerja yang berlebihan, pembayaran yang tertunda, kekerasan fisik dan verbal, dan kurangnya pengawasan pemerintah atas tenaga kerja dan mekanisme pencegahan terkait yang tidak membaik selama bertahun-tahun, dan situasi keseluruhan pekerja migran Taiwan yang menjadi lebih rentan di bawah kondisi pandemi. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap kapal-kapal sangat buruk selama bertahun-tahun, dan pemerintah belum menetapkan prosedur hukum untuk memeriksa kapal-kapal ini. Seperti, Kapal Dawang yang terkenal berulang kali dituntut melanggar hak asasi manusia para nelayan, tetapi tetap dikembalikan dengan lancar ke pelabuhan Taiwan pada Maret tahun ini. Namun, Departemen Perikanan menyatakan bulan lalu bahwa mereka akan memberlakukan larangan untuk kapal yang terlibat dalam pelanggaran serius atas hak asasi manusia, dan kami berharap untuk melihat pihak berwenang menerapkan komitmen ini dengan benar di masa depan.

Wang Yingda menyatakan Pemerintah Taiwan belum mengambil tindakan aktif untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja migran serta meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya pekerja migran sektor rumah tangga dan nelayan laut dalam masih dikecualikan dari “UU Ketenagakerjaan”, dan pelayaran laut dalam sering terlibat dengan perdagangan manusia dan pemaksaan tenaga kerja. Situasi perburuhan saat ini membuatnya bertanya: “Apakah Taiwan benar-benar memenuhi peringkat pertama dalam laporan TIP? Jika tidak, maka dimana kredibilitas dari laporan ini?”

Li Lihua, Sekretaris Jenderal Serikat Profesional Nelayan Kabupaten Yilan, juga mengatakan, “Taiwan telah berada di peringkat pertama selama 12 tahun, tetapi hanya memenuhi standar minimum. Namun, pemerintah hanya peduli dan merayakan “efektivitas” mereka. Penilaian ini menggoncang kerja keras para pihak yang menentang perdagangan manusia, dan menyarankan agar Departemen Luar Negeri AS dapat melakukan beberapa penyesuaian dalam kriteria evaluasi, jika tidak maka akan sulit untuk menyajikan keadaan faktual pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara.

Li Yutong, Direktur Proyek Kelautan Kantor Greenpeace Taipei, mengatakan bahwa dalam laporan survei yang dilakukan oleh Kantor Greenpeace Asia Tenggara tahun lalu dan tahun ini, ditunjukkan bahwa kapal penangkap ikan laut Taiwan menghadapi gugatan mengenai perlakuan yang tidak pantas dan kerja paksa, dan dari “Daftar Produk dari Pekerja Anak dan Pekerja Paksa” dapat dengan jelas menunjukkan bahwa kerja paksa yang terjadi di perikanan lepas pantai Taiwan benar-benar ada. Oleh karena itu, Greenpeace juga tidak setuju dengan evaluasi dalam laporan tahun ini, dan menunjukkan bahwa ini tidak hanya akan menyesatkan perusahaan dan konsumen untuk berpikir bahwa produk ini tidak melibatkan kerja paksa, tetapi juga akan membuat pemerintah Taiwan berpikir bahwa ini tidak perlu dilakukan perbaikan lebih lagi.

Li Yutong juga menyebutkan, “Kebijakan diskriminatif Taiwan saat ini terhadap nelayan telah membuat nelayan asing berada dalam situasi yang lebih buruk, bukan hanya tidak terlindungi, tetapi semakin masuk ke situasi yang lebih buruk. Sistem ketenagakerjaan pemerintah mencakup dua tingkat diskriminasi. Yang pertama adalah kondisi perlakukan yang berbeda antara nelayan asing dan nelayan Taiwan yang bekerja di kapal. Kelompok nelayan juga dibagi menjadi pekerja dalam negeri dan pekerja luar negeri. Kondisi kerja dan gaji pokok keduanya berbeda, bahkan pejabat yang berwenang pun berbeda. Nelayan laut dalam dikelola oleh Dinas Perikanan bukan Kementerian Tenaga Kerja” .

Shi Yixiang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Promosi Hak Asasi Manusia Taiwan, menunjukkan bahwa setelah laporan ini dipublikasi, semua media dan departemen publik “merayakan” kemampuan Taiwan yang terus ada di peringkat pertama, dan hampir tidak memperhatikan permasalahan yang ada di depan mata dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus diingatkan tentang masalah perdagangan manusia Taiwan, terutama untuk kegagalan sistemik pekerja migran asing. Ia juga menekankan, “Urusan tenaga kerja nelayan asing hampir didorong semua kepada Dinas Perikanan, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja, sebagai otoritas yang berwenang untuk seluruh tenaga kerja di Taiwan, membiarkan eksploitasi dan penyalahgunaan nelayan yang berjumlah hampir 30.000 hingga 40.000 nelayan. Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan. Dan yang terpenting lembaga pemerintahan tidak melihatnya.”

Karena masalah pelanggaran hak asasi manusia nelayan belum membaik selama bertahun-tahun, Li Lihua menanggapi bahwa jika pemerintah bisa berubah, pasti akan berubah, dan laporan TIP selalu bertahan di peringkat pertama selama 12 tahun berturut-turut, karena itu saya tidak berharap untuk mengandalkan penurunan peringkat agar dapat mendesak pemerintah untuk secara aktif meningkatkan kinerja dalam masalah tersebut. Ia menegaskan, yang bisa dilakukan saat ini adalah “memperkuat kemampuan pekerja migran untuk mengorganisir diri”, dan ke depannya, diharapkan agar melalui pemberdayaan, pekerja migran dapat menikmati hak kewarganegaraan dan hak untuk memilih dalam pemilu, serta memiliki status dan hak berbicara untuk diri mereka sendiri. Menanggapi masalah ini, Pdt. Peter Nguyen Van Hung, Direktur Kantor Imigrasi dan Pekerja Migran Vietnam, mengatakan bahwa kita harus membuat media internasional dan pemerintah AS memahami situasi sebenarnya. Jika peringkat Taiwan diturunkan di masa depan, pemerintah mungkin akan mulai mengambil tindakan aktif untuk memperbaikinya.

Isi laporan TIP tahun ini menunjukkan bahwa praktik pemerintah Taiwan dalam pencegahan, penghukuman, dan perlindungan perdagangan manusia sangat jelas tidak cukup. Termasuk sistem ganda dalam mempekerjakan nelayan asing dan telah mengakibatkan perbedaan upah dan standar tenaga kerja bagi nelayan lepas pantai dan laut dalam. Dengan ini menyebabkan meningkatnya peluang bagi nelayan laut dalam untuk menghadapi risiko perdagangan manusia, tingkat pengawasan ketenagakerjaan yang rendah di kapal penangkap ikan, dan kegagalan untuk secara aktif menuntut dan menghukum tersangka perdagangan manusia sesuai dengan “Hukum Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia” Taiwan.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close