Sistem Pindah Majikan untuk PMA telah Dipulihkan, Majikan Baru Perlu Aturkan Tes PCR

(Foto/ Kontribusi Kemenaker)

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengumumkan bahwa sejak tanggal 13 Juli  mereka akan memulihkan mekanisme pindah majikan atau pekerjaan bagi PMA di berbagai sektor. Majikan baru yang melanjutkan untuk mempekerjakan pekerja migran harus mengantar PMA untuk menjalani tes PCR dalam waktu 3 hari sebelum hari perpindahan majikan. Selama menunggu hasil tes PCR, majikan harus menempatkan PMA dalam 1 kamar untuk setiap orang, dan bila tidak mengikuti peraturan, akan dikenakan denda maksimal 300 ribu NTD. Dalam waktu bersamaan, Kemenaker juga mengunggah Tanya & Jawab untuk pemulihan perpindahan majikan bagi PMA supaya majikan, agen perantara dan PMA memahami aturan tersebut.

Kemenaker menyebutkan bahwa majikan baru yang melanjutkan untuk mempekerjakan pekerja migran (termasuk penggantian setelah masa kontrak habis) harus mengatur PMA untuk menuju ke instansi medis yang terkualifikasi untuk melakukan tes PCR dalam waktu (mencakup) 3 hari sebelum mulai mempekerjakan PMA. Bila rumah sakit atau klinik di daerah lokal tidak menyediakan layanan di hari Sabtu dan Minggu, atau saat majikan baru mulai mempekerjakan PMA, kapasitas rumah sakit telah penuh dan tidak dapat mendaftar, maka dapat melakukan tes PCR dalam waktu 3 hari terhitung dari waktu mulai mempekerjakan PMA. Selain itu, saat menunggu hasil tes PCR keluar, majikan baru harus menempatkan PMA dalam 1 kamar untuk setiap orang untuk menjalankan kebijakan pencegahan pandemi, dan biaya tes akan ditanggung oleh majikan baru. Bagi majikan baru yang sebelumnya telah dipulihkan untuk mempekerjakan pekerja migran jenis rumah tangga, sejak tanggal 13 Juli juga harus mengikuti peraturan mengenai waktu melakukan tes PCR dan saat menunggu hasil tes  menempatkan PMA dalam 1 kamar untuk setiap orang.

Bila majikan baru tidak menjadwalkan tes PCR bagi PMA sesuai dengan peraturan, atau saat menunggu hasil tes PCR tidak menempatkan PMA dalam 1 kamar per orang, akan dinyatakan melanggar peraturan pasal 57 ayat 9 dalam Undang-undang Pelayanan Kerja dan dikenakan denda sebesar 60 ribu NTD ke atas dan 300 ribu NTD ke bawah dan tidak akan diberikan izin untuk melanjutkan merekrut PMA. Bila majikan meminta agen perantara untuk mengurus hidup pekerja migran,  jika agen perantara tidak menjalankan kewajiban dan melanggar kebijakan pencegahan pandemi, maka akan melanggar pasal 40 ayat 1 butir 15 dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja, dan agen perantara akan dikenakan denda sebesar 60 ribu NTD ke atas dan 300 ribu NTD ke bawah.

Kali ini proses pindah majikan juga telah mencakup pekerja migran sektor industri. Bagi yang sebelum tanggal 5 Juni 2021 telah memasuki proses pindah majikan, Kemenaker akan langsung memulihkan waktu 60 hari proses perpindahan. Dan bila sebelum tanggal 5 Juni belum memasuki proses pindah majikan, maka terhitung 60 hari mulai dari tanggal 13 Juli 2021 harus mengajukan perpindahan majikan kepada Kemenaker. Cara PMA sektor industri memulihkan proses pindah majikan adalah sebagai berikut:

  1. Bagi yang telah diizinkan Kemenaker untuk pindah keluar, namun prosesnya terhenti karena pengumuman Kemenaker: bila pekerja migran telah melakukan pendaftaran kepada instansi pelayanan kerja publik dan telah diumumkan perpindahannya, sejak hari ke-2 dari tanggal 13 Juli 2021, sistem perpindahan akan memberi ulang secara otomatis batas waktu 60 hari untuk perpindahan. Bila pekerja migran ingin menghentikan pengumuman perpindahan, maka dapat mengajukan pencabutan izin kepada instansi pelayanan kerja publik tempat mendaftarkan perpindahan. Selain itu, bagi pekerja migran yang telah menerima izin untuk pindah dari Kemenaker namun belum mendaftar kepada instansi pelayanan kerja publik, dalam 14 hari sejak dari tanggal 13 Juli 2021 dapat mendaftar kepada instansi pelayanan kerja publik. 
  2. Bagi yang telah mengajukan pindah namun tidak diizinkan oleh Kemenaker: karena jenis ini sejak awal tidak menerima izin dari Kemenaker untuk pindah, dalam 60 hari sejak tanggal 13 Juli 2021 majikan atau pekerja migran dapat kembali mengajukan untuk pindah majikan kepada Kemenaker.  
  3. Bagi yang telah mengajukan untuk pindah setelah masa kontrak berakhir, dan majikan dan PMA telah memenuhi persyaratan, namun karena pengumuman Kemenaker tidak diberi izin dan tidak diizinkan pindah: Bila masa kontrak pekerja migran saat ini belum berakhir, harap mengajukan untuk pindah setelah masa kontrak berakhir, melanjutkan kontrak setelah masa kontrak berakhir, pindah biasa atau melanjutkan perekrutan sesuai dengan peraturan pindah. Bila masa kontrak pekerja migran telah habis, menurut pengumuman Kemenaker pada tanggal 23 November 2021, pekerja migran yang tidak bisa keluar negeri karena pandemi, setelah masa izin perekrutan habis, bila majikan tidak mengajukan kepada Kemenaker untuk pindah majikan atau pekerjaan setelah masa kontrak selesai, atau majikan telah mengajukan pindah majikan atau pekerjaan setelah masa kontrak selesai namun pekerja migran belum dipekerjakan oleh  majikan baru, dapat kembali mengajukan proses perpindahan kepada Kemenaker, dan kemudian dipekerjakan oleh majikan lama atau baru. 

Informasi lainnya dapat dilihat di : https://www.wda.gov.tw/

Tags

Related Articles

Back to top button
Close