PMA Kaburan Jadi Anak Terlantar di Bawah Pandemi, Anggota DPR dan Ormas Harap Dapat Berikan Status Legal (1)

Anggota DPR Lai Xiang-Ling (Foto/ diambil dari FB Lai Xiang-Ling)

Setelah terjadi pandemi, mulai dari kasus penularan massal di asrama pekerja migran di Miaoli hingga kasus pekerja perawat di RS Wanfang yang tertular akhir-akhir ini, semuanya menunjukkan bahwa pemerintah kurang menyeluruh dalam menangani masalah pencegahan pandemi bagi pekerja migran. Hal ini menjadikan pekerja migran di Taiwan kurang mendapatkan perlindungan, dan masalah kebijakan bersifat diskriminatif yang mengakibatkan pekerja migran menjadi kaum lemah yang sudah lama terjadi juga kembali diperbincangkan. Anggota DPR Partai DPP Lai Xiang-Ling mengadakan konferensi pers dan mengundang organisasi non-pemerintah, Dewan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) dan perwakilan dari Badan Imigrasi untuk bersama-sama menelaah bagaimana cara supaya dapat melindungi pekerja migran dengan lebih baik di masa pandemi, dan menempatkan mereka di bawah jaringan pencegahan pandemi. 

Di dalam konferensi pers, Lai Xiang-Ling menyebutkan bahwa sejak pandemi terjadi, sudah muncul banyak kasus tertularnya pekerja migran, mencakup pekerja perawat asal Indonesia yang tertular pada bulan Februari tahun lalu, kasus asrama pekerja migran Miaoli serta kasus penularan di RS Wanfang tahun ini. Namun kebijakan pencegahan pandemi pemerintah belum dilakukan secara menyeluruh. Dan terlebih lagi, “pekerja migran tanpa izin” tampak seperti sekelompok orang yang terlupakan.

Dia menyebutkan bahwa di Taiwan, pekerja migran tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dan yang diinginkan hanyalah tenaga mereka, sehingga peraturan hukum membuat berbagai batasan, mencakup membatasi jenis, jumlah, batas waktu pekerjaan serta membatasi hanya dapat menggunakan kontrak berjangka waktu. Pekerja migran juga harus menanggung biaya agen perantara yang besar sehingga berada di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lebih dari 30% pekerja migran kaburan di Taiwan telah tinggal di atas 3 tahun, dan lebih dari 10 ribu orang telah tinggal selama 5 tahun ke atas. Setelah kabur, mereka tetap tinggal di berbagai sudut di Taiwan dan bekerja memberikan kontribusi. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak berbeda dengan pekerja migran legal. Mereka bahkan sering harus keluar masuk rumah sakit, namun kekurangan perlindungan di bidang medis. Ia juga mengingatkan soal kebijakan pemerintah untuk menghadapi persoalan pekerja migran tanpa izin yang lalu, seperti program Wanhua untuk memberi amnesti dan tes COVID-19 serta Perluasan Program Penyerahan Diri oleh Badan Imigrasi. Namun kenyataannya, hasil yang dicapai oleh kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya terbatas. Bagaimana sumber daya medis yang ada dapat benar-benar digunakan oleh pekerja migran, atau dapat membuat pekerja migran kaburan bersedia untuk menampakkan diri merupakan sebuah masalah yang perlu dikaji.

Peneliti Asosiasi Tenaga Kerja Internasional Taiwan (TIWA) Wu Jing-Ru pada tahun lalu telah meminta pemerintah untuk menerapkan prinsip “tidak mengusir, tidak menghukum, dan memberi status legal lagi” terhadap pekerja migran kaburan. Namun Badan Imigrasi hanya menjalankan Perluasan Program Menyerahkan Diri yang mencoba menganjurkan pekerja migran kaburan untuk menyerahkan diri dengan menekankan tidak menampung, memberi denda minimal, dan selanjutnya dapat memasuki Taiwan lagi. Tapi pada kenyataannya, meskipun pekerja migran boleh masuk ke Taiwan lagi, mereka tidak dapat bekerja karena peraturan Kemenaker mengatakan bila pekerja migran pernah tercatat sebagai pekerja migran kaburan, mereka tidak boleh bekerja di Taiwan lagi. Namun “pekerja migran juga kabur demi mencari sesuap nasi. Bila mereka tidak bisa masuk untuk mencari uang, segala kebijakan yang membebaskan hukuman bagi mereka tidak akan memiliki efek yang nyata”.


Baca berikutnya: PMA Kaburan Jadi Anak Terlantar di Bawah Pandemi, Anggota DPR dan Ormas Harap Dapat Berikan Status Legal (2)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close