PMA Kaburan Jadi Anak Terlantar di Bawah Pandemi, Anggota DPR dan Ormas Harap Dapat Berikan Status Legal (2)

Anggota DPR Lai Xiang-Ling (Foto/ diambil dari FB Lai Xiang-Ling)

Wu Jing-Ru juga menjadikan pengalaman di dunia internasional sebagai contoh. Ia menekankan bahwa di masa pandemi, banyak negara yang memberi status legal kepada pekerja migran kaburan. Misalkan saja Thailand kembali memberikan status legal bagi pekerja migran untuk dapat bekerja kembali. Portugal memberikan “hak warga” yang utuh kepada orang yang tidak memiliki izin selama masa pandemi. Mereka tidak hanya dapat bekerja secara legal, tetapi juga memiliki hak perlindungan medis yang utuh. Di Taiwan, kaburnya pekerja migran tidak berizin kebanyakan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif sehingga membatasi hak pekerja migran untuk pindah majikan. Setelah terjadi pandemi, Kemenaker juga tidak beraksi, bahkan saat Miaoli memerintahkan pekerja migran untuk tidak keluar dari tempat tinggal, mereka juga tidak mencegahnya dan hingga Miaoli menghapuskan larangan tersebut baru memberikan penjelasan. Situasi pandemi ini menonjolkan masalah yang sudah ada dalam sehari-hari, dan selain meminta pemerintah untuk memberikan status legal selama masa pandemi, pada akhirnya juga harus kembali kepada tindakan merevisi hukum dan memberi solusi pada akar masalahnya supaya pekerja migran tidak perlu kabur lagi dan dapat membuat persiapan untuk pandemi di masa depan.

Terhadap masalah mengubah status pekerja migran kaburan menjadi legal, perwakilan dari WDA menyatakan bahwa masalah ini telah lama mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Kebijakan ini menyangkut banyak pro dan kontra yang ada dalam masyarakat dan merupakan masalah mengenai perlunya keselarasan di antara kebijakan pemerintah dan opini masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak dan hanya bisa membuat keputusan setelah mengkaji dari berbagai aspek. Menanggapi respon ini, peneliti Wu Jing-Ru dan anggota DPR Lai Xiang-Ling menyatakan ketidakpuasan mereka. Lai Xiang-Ling menyebutkan bahwa tindakan Taiwan membatasi pekerja migran untuk mengganti pekerjaan telah menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, dan ini memberikan efek negatif bagi pencitraan negara. Lagipula, selama masa pencegahan pandemi global, tidak boleh ada seorang pun yang karena masalah pada izin kerjanya menyebabkan hak untuk berobat dan bertahan hidup orang tersebut terpengaruh. Namun, ini adalah kondisi di Taiwan pada saat ini. Ia juga menunjukkan bahwa dengan mengadakan konferensi pers, ia tidak berharap dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam sekejap. Namun ia menekankan bahwa langkah untuk memulai perbaikan terhadap situasi pekerja migran sebagai kaum lemah tidaklah sulit, hanya saja tidak ada orang yang mendorongnya di saat ini.

Peneliti Wu Jing-Ru mengkritik bahwa tanggapan WDA tidak bertanggung jawab. Ia menyebut bahwa Badan Imigrasi telah memberi kelonggaran dengan memperbolehkan pekerja migran kaburan untuk kembali ke Taiwan lagi setelah keluar. Namun hal ini dibatasi oleh Kemenaker yang tidak bersedia mengizinkan pekerja migran untuk kembali bekerja setelah kembali ke Taiwan, sehingga efek dari kebijakan tersebut menjadi sangat terbatas. Ia juga menunjukkan bahwa APP “[email protected]移點通” yang diluncurkan oleh Kemenaker pada bulan Mei dan Juni saat pandemi menjadi parah hanya memberikan himbauan umum seperti “rajinlah mencuci tangan dan memakai masker”. Terhadap “kebijakan larangan pindah” bagi pekerja migran juga tidak diberikan informasi dalam berbagai bahasa supaya dapat dipahami oleh pekerja migran. Ditambah lagi sejak dulu setiap kali menghadapi masalah pekerja migran, Kemenaker selalu menanggapi dengan “ini menyangkut pro dan kontra sehingga perlu dilakukan kajian secara meluas” dan tidak melakukan tindakan lain. Hal ini sungguh mengecewakan.


Baca Bagian pertama: PMA Kaburan Jadi Anak Terlantar di Bawah Pandemi, Anggota DPR dan Ormas Harap Dapat Berikan Status Legal (1)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close