Kebijakan Larangan Untuk Pergantian Membuat Puluhan Ribu Pekerja Migran Kehilangan Pekerjaan, LSM Meminta Depnaker Memberikan Kompensasi

Perawat Asing / Pekerja Migran (Ilustrasi/Data Foto)

Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan pada tanggal 7 Juni bahwa sebagai tanggapan atas situasi pandemi yang meningkat, “Pekerja Migran Taiwan dilarang sementara waktu untuk berganti majikan”. Akibatnya, puluhan ribu pekerja migran kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan keuangan. Setelah kebijakan tersebut diumumkan, informasi dalam multibahasa juga tidak dilakukan untuk memperkuat publisitas akan hal ini, sehingga banyak pekerja migran tidak tahu tentang situasi yang terjadi dan hanya bisa meminta bantuan kelompok LSM. Aliansi Pekerja Migran Taiwan (MENT) mengadakan konferensi pers hari ini (tanggal 13) dan menunjukkan bahwa bantuan ekonomi dari pemerintah juga melewatkan kelompok pekerja migran kerah biru yang telah mendukung ekonomi Taiwan dan menjawab atas kurangnya perawat jangka panjang. Sejak tingkat siaga pandemi tingkat ketiga, larangan keluar sampai larangan pergantian majikan semuanya melanggar hak-hak asasi mereka, LSM meminta pemerintah untuk menerapkan prinsip perlakuan yang adil sama dengan perlakuan terhadap warga negara sendiri; dan meminta agar pemerintah harus memberikan kompensasi selama masa dimana pekerja migran dilarang berpindah majikan.

Menurut statistik dari Kementerian Tenaga Kerja, sampai tanggal 5 Juni, pekerja migran yang telah mengajukan dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk berganti majikan, atau sebanyak 9.844 orang yang masih menunggu untuk dipekerjakan oleh majikan baru; ditambah “yang telah mengajukan permohonan pindah namun belum disetujui, dan rapat mediasi ditunda karena kondisi pandemi, perselisihan perburuhan tidak dapat diselesaikan, dan majikan tidak lagi membayar upah pekerja, total jumlahnya melebihi 10.000 orang. Namun, puluhan ribu pekerja migran yang telah kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah akibat “penangguhan mediasi perselisihan perburuhan” oleh Kementerian Tenaga Kerja dan “kebijakan larangan perpindahan”, mengingat dimana pekerja migran di Taiwan ini seringkali menjadi penopang ekonomi keluarga, maka ini berarti juga mungkin ada puluhan ribu keluarga masuk dalam kesulitan keuangan dalam sekejap.

Aliansi Pekerja Migran Taiwan menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pekerja migran di Taiwan untuk mengganti majikan mereka, karena Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dengan jelas menetapkan bahwa pekerja migran “pada prinsipnya dilarang untuk berganti majikan, tetapi pengecualian diperbolehkan”. Oleh karena itu, jumlah pekerja migran yang dapat berganti majikan di Taiwan termasuk kecil. Dan sebagian besar kasus yang terjadi “tidak disebabkan oleh pekerja migran”, seperti uang lembur pekerja migran yang harus belum dibayar, ditugaskan untuk bekerja di luar izin, kerja lembur yang melebihi peraturan, dll. Setelah perselisihan perburuhan seperti itu muncul, pekerja migran biasanya diambil dari tempat kerja aslinya oleh agensi, dan tentu saja gaji mereka yang seharusnya diterima tidak lagi dibayar. Namun, dalam menghadapi larangan transfer dan “penghentian sementara perselisihan perburuhan”, pekerja migran yang tidak memiliki penghasilan diharuskan untuk diperpanjang masa tinggalnya.

Selain itu, pekerja migran di Taiwan biasanya hanya menerima gaji pokok, dan pekerja perawatan keluarga hanya menerima gaji sebesar 17.000 yuan. Selain dipotong asuransi tenaga kerja dan kesehatan dan pajak penghasilan, sebagian besar pekerja migran harus dipotong lagi dari pengeluaran seperti biaya akomodasi, biaya layanan agensi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya ARC, dll, dan bahkan dibebani dengan hutang dalam jumlah besar untuk datang bekerja ke Taiwan.  Upah yang rendah dalam jangka panjang, ditambah dengan harus menopang kebutuhan keluarga di negara asal, bagi pekerja migran yang sulit menabung ini, “kebijakan larangan pindah” dari Kementerian Tenaga Kerja sama saja semakin menyulitkan dengan menghentikan makanan mereka. Pekerja migran bahkan akan dikenakan biaya kos harian karena telah meninggalkan majikannya yang awal dan menunggu perpindahan majikan. Belum lagi kebijakan larangan ini terbatas pada pekerja migran, dan tidak ada tindakan serupa untuk pekerja lokal Taiwan. Ini juga menunjukkan adanya standar ganda dalam lapangan pekerjaan.

Meskipun Kementerian Tenaga Kerja membuka kembali pergantian pekerja perawat rumahan pada tanggal 1 Juli, dan membuka pergantian semua pekerja migran hari ini (tanggal 13), Aliansi Pekerja Migran Taiwan mempertanyakan bahwa puluhan ribu pekerja migran yang menganggur selama periode ini dan “terpaksa kehilangan pekerjaan” selama 25 hingga 37 hari, telah menyebabkan kerugian besar bagi hak-hak pekerja migran dan ekonomi mereka.

Aliansi Pekerja Migran Taiwan menunjukkan bahwa perselisihan tentang larangan kebijakan perpindahan juga menyoroti kurangnya keamanan sehari-hari bagi pekerja migran. Untuk pekerja lokal, mereka biasanya mengambil asuransi kerja. Jika mereka menghadapi “pengunduran diri yang tidak diingini”, mereka dapat menerima 60% dari gaji yang diasuransikan dalam waktu enam bulan sebagai biaya untuk mempertahankan kebutuhan hidup dasar mereka. Namun bagi pekerja migran, 60% “unemployment benefit” ini tidak ada, karena Pasal 5 UU Asuransi Ketenagakerjaan dengan jelas mengecualikan semua tenaga kerja asing untuk bantuan dana ini.

Namun, pekerja migran juga akan dipecat dan ada yang mengundurkan diri secara terpaksa, namun tidak ada jaminan apapun setelah “mengundurkan diri secara terpaksa”. Setelah menganggur, mereka tidak hanya tidak memiliki penghasilan, mereka harus sering meminjam uang untuk bertahan hidup sampai mendapatkan pekerjaan. . Jika pada biasanya ada perlindungan “asuransi kerja”, mungkin dampak dari “kebijakan larangan perpindahan” ini dapat dikurangi; namun, justru karena perlindungan bagi pekerja migran biasanya tidak mencukupi, maka dampak dari “kebijakan larangan pergantian” ini sangat besar pada situasi ekonomi pekerja migran. Selain itu, di tengah wabah ini, kita juga bisa melihat “kebijakan kompensasi dana” dari pemerintah perlahan-lahan dikeluarkan, namun pekerja migran yang sudah lama biasa terabaikan, kembali lagi tak dihiraukan sama sekali oleh pemerintah.

Aliansi ini meminta Kementerian Tenaga Kerja, karena kerugian telah terjadi, maka kompensasi adalah kewajiban. Kementerian Tenaga Kerja harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak karena penundaan mediasi perselisihan perburuhan yang diumumkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada 27 Mei dan larangan pergantian pada tanggal 5 Juni oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kompensasi harus dilakukan mulai dari hari para pekerja migran terkena dampak, dan kompensasi bantuan pertama seharusnya sebesar 10.000 yuan, dan kompensasi kedua akan dikeluarkan pada hari setelah genap hari ke-30 dari hari pekerja migran terkena dampak, dan kompensasi bantuan kedua sebesar 10.000 yuan. Selain itu, pemerintah juga harus segera mengubah UU Asuransi Ketenagakerjaan agar semua pekerja migran berhak untuk mengikuti asuransi kerja.

 

 

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close