Majikan yang Paksa PMA untuk Vaksinasi Akan Diadili, di Hongkong Kasus Serupa Dikritik Massa

Pekerja perawat asing | Pekerja Migran. (gambar ilustrasi/ foto data)

Sebelumnya telah dibuka bagi warga berusia 18 tahun ke atas untuk mendaftarkan minat mereka melakukan vaksinasi COVID-19. Orang asing, penduduk baru dan pekerja migran juga bisa menggunakan kartu ARC dan NHI untuk melakukan pendaftaran. Namun, setelah memperbolehkan untuk mendaftar, muncul berbagai masalah. Misalnya, warga asing tidak mengerti bahasa mandarin sehingga mereka sulit untuk mendaftar sendiri, dan sebagian warga yang mendapatkan nomor ID dengan format baru tidak dapat mendaftar lewat APP handphone. Akhir-akhir ini juga ada pekerja migran yang mengatakan bahwa ada majikan yang mendaftarkan vaksinasi tanpa seizin pekerja migran. Kemenaker lantas menghimbau majikan dan agen untuk menghormati pilihan pekerja migran. Bila memaksakan kehendak untuk melakukan vaksinasi, berarti telah melakukan tindakan pemaksaan yang melanggar pasal 304 dalam Undang-undang Pidana Taiwan, dan akan ditindak secara hukum serta dihukum berdasarkan Undang-undang Pelayanan Kerja.

Menurut peraturan vaksinasi CECC, pekerja migran yang memiliki kartu identitas akan melakukan vaksinasi berdasarkan urutan prioritas mereka sama seperti warga lokal. Namun CNA menyebutkan bahwa sebagian majikan atau agen menggunakan surat pernyataan untuk melawan kehendak pekerja migran dan memaksa mereka menjalankan vaksinasi atau meminta mereka untuk melepaskan hak tertentu. Sekjen Asosiasi HAM Taiwan Shi Yi-Xiang mengatakan dalam FB bahwa beliau menerima protes dari pekerja migran karena dia didaftarkan oleh majikan untuk melakukan vaksinasi tanpa seizin dia. “Tadi kami menelepon 1922 untuk bertanya kepada CDC, dan CDC mengatakan dengan jelas kalau melakukan vaksinasi atau tidak adalah kehendak pribadi, sehingga melarang majikan memaksa pekerja migran untuk melakukan vaksinasi. Bila terjadi hal seperti itu, dapat memberitahu agen atau mengajukan protes kepada instansi tenaga kerja pemerintah”.

Kemenaker juga mengumumkan bahwa vaksinasi “bukanlah kewajiban”. Majikan atau agen seharusnya mendukung dan membantu pekerja migran untuk mendaftarkan minat mereka melakukan vaksinasi, namun tetap harus menghormati kehendak pekerja migran dan tidak boleh memaksa semuanya untuk menjalani vaksinasi. Terhadap tindakan sebagian majikan atau agen yang menggunakan surat pernyataan untuk melawan kehendak pekerja migran dan memaksa mereka menjalankan vaksinasi atau meminta mereka untuk melepaskan hak tertentu, Kemenaker mengatakan bahwa PMA mendapatkan perlindungan yang sama seperti warga lokal dalam menghadapi resiko medis yang ada sewaktu menjalankan vaksinasi. Bila majikan melawan kehendak pekerja migran dan secara langsung atau tidak langsung memaksa pekerja migran untuk melakukan vaksinasi, berarti mereka melakukan tindakan pemaksaan yang melanggar pasal 304 dalam Undang-undang Pidana Taiwan, dan akan ditindak secara hukum serta dihukum berdasarkan Undang-undang Pelayanan Kerja.

Sebelumnya, ormas telah mengkritik supaya Kemenaker memperbaiki kualitas himbauan dalam berbagai bahasa bagi pekerja migran untuk melakukan vaksinasi. Saat ini, informasi-informasi dalam berbagai bahasa mengenai hak-hak dalam melakukan vaksinasi, peraturan mengambil izin libur vaksinasi, efek samping yang mungkin muncul dan lainnya masih mengandalkan ormas seperti “Pelayanan Penerjemah 1095” untuk merapikan dan menyampaikan informasi. Penyampaian pemerintah masih belum cukup, sehingga wajar saja jika pekerja migran tidak berani melakukan vaksinasi karena khawatir setelah melakukan vaksinasi akan muncul masalah. Majikan bermarga Li di Taichung juga menyebut bahwa pekerja perawat Indonesia di rumahnya tidak hanya takut dengan efek samping, ia juga takut bahwa vaksinasi tersebut tidak memenuhi standar Halal berdasarkan kepercayaannya. Ia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memberi himbauan dengan lebih baik supaya pekerja migran dapat menjalankan vaksinasi dengan tenang.

Karena hingga saat ini vaksinasi masih memiliki efek samping atau risiko kesehatan lainnya, kebanyakan negara mengutamakan minat perorangan. Namun karena pekerja migran merupakan kaum lemah, selama masa pandemi minat perorangan mereka mudah terabaikan oleh pemerintah. Pada akhir bulan April, pemerintah Hongkong pernah mengumumkan rencana untuk memberikan “tes wajib” dan “vaksinasi wajib” bagi semua pekerja migran yang meminta 370 ribu orang pekerja migran di seluruh kota untuk melakukan vaksinasi. Kebijakan ini segera mendapatkan kritik dari pemerintah Filipina dan Indonesia serta organisasi HAM yang menganggap tindakan Hongkong terhadap pekerja migran ini merupakan bentuk diskriminasi dan tindakan pemberian label karena tidak mewajibkan hal tersebut terhadap pekerja kerah putih lainnya di kota yang sama.  Menghadapi suara protes yang ada, pada pertengahan bulan Mei Hongkong mengumumkan untuk menghentikan pemberian vaksinasi wajib terhadap pekerja migran, namun tetap bersikeras untuk menjalankan dua kali tes untuk pekerja migran. Singapura yang memiliki 300 ribu orang pekerja migran juga memiliki jumlah vaksin yang cukup dan secara aktif memberikan vaksin gratis bagi pekerja migran. Namun mereka menekankan bahwa hanya pekerja migran yang telah memberi persetujuan dan mendaftar saja yang akan menjalankan vaksinasi. Pemerintah dan Majikan hanya akan memberi bantuan dalam proses pendaftaran saja. 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close