Kementerian Tenaga Kerja Berencana Melarang Pekerja Migran Berpindah Lintas-Industri, TIWA Mengkritik : Hak-hak Buruh Mengalami Kemunduran Ke 13 Tahun Lalu

Demo menolak kebijakan Depnaker mengenai perpindahan lintas-industri(Foto/diambil dari Facebook TIWA)

Setelah Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan pada 7 Juni bahwa “Semua pekerja migran Taiwan dilarang berpindah” (yang telah dibuka kembali pada 13 Juli), dan Kabupaten Miaoli mengumumkan bahwa “Larangan keluar bagi para pekerja migran”, sekarang pada 16 Juli, Kemenaker mengeluarkan pengumuman “melarang perpindahan lintas-industri”. Kata “Larangan” telah menjadi kata kunci dalam kebijakan pekerja migran Taiwan saat ini.

Melarang Pekerja Migran Berpindah Lintas-Industri, Hak-hak Buruh Mengalami Kemunduran Ke 13 Tahun Lalu

Sejak pengesahan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan pada tahun 1992, “Larangan berganti majikan secara bebas” selalu menjadi kutukan yang erat dengan “pekerja migran kerah biru.” (Tidak ada standar seperti itu untuk “pekerja migran kerah putih”)

“Ganti pekerjaan” adalah hal yang biasa bagi pekerja pada umumnya, dan itu juga merupakan hak yang paling mendasar. Namun, kebijakan “larangan perpindahan secara bebas” oleh Kementerian Tenaga Kerja membuat pekerja migran di Taiwan diperlakukan seperti “pekerja budak” dan hanya dapat menjadi milik satu majikan. dan kehilangan kebebasannya. Bahkan jika mereka diperlakukan tidak layak di tempat kerja, mereka tidak dapat menggunakan “pengunduran diri” sebagai upaya terakhir untuk melawan seperti layaknya pekerja lokal, karena pengunduran diri mereka sama dengan dikirim kembali ke negara asal dan menghadapi sejumlah besar tanggungan biaya agensi dan pinjaman yang belum dibayar.

Setelah sepuluh tahun, mulai tahun 2002, kebijakan “larangan perpindahan bebas majikan” telah sedikit dilonggarkan, dan mengadopsi metode “secara prinsip dilarang namun diizinkan dengan pengecualian”. Pada tahun 2003, Kementerian Tenaga Kerja merumuskan “Kriteria Perubahan Pemberi Kerja atau Tata Cara Kerja Mempekerjakan Orang Asing yang Dikerjakan dalam Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, Pasal 46, Ayat 1, Paragraf 8 sampai dengan Paragraf 11″ (selanjutnya disebut sebagai ” Pedoman Perpindahan”), menetapkan prosedur perpindahan di bawah kondisi “pengecualian”, sambil tetap mengatur bahwa “agensi layanan ketenagakerjaan publik harus menangani perpindahan orang asing menurut jenis pekerjaan yang sama dengan orang asing yang awalnya terlibat”, yang berarti, “dilarang melakukan perpindahan lintas industri”

Pada tahun 2008, Kementerian Tenaga Kerja merevisi “Pedoman Perpindahan”, menambahkan ketentuan untuk “Perpindahan Lintas Industri”, dan menambahkan klausul baru yang dapat bersifat “persetujuan dua pihak” atau “persetujuan tiga pihak” di luar agen layanan ketenagakerjaan publik. Meski syaratnya masih sangat ketat, hanya ketika majikan dengan “surat rekrutmen” atau “surat penggantian” bersedia menerima pekerja migran lintas industri, maka pekerja migran dapat “dipindahkan lintas industri”. Namun, ini adalah satu-satunya kemungkinan bagi pekerja perawatan rumahan yang tidak memiliki perlindungan Undang-undang Tenaga Kerja dan nelayan yang sudah lama tidak mampu menerapkan Undang-undang Tenaga Kerja untuk bisa berpindah ke industri pabrik dan mendapatkan lingkungan kerja yang lebih baik.

Hari ini, Kementerian Tenaga Kerja mengabaikan kesalahan kebijakan sejak awal; mengabaikan permintaan jangka panjang dari sektor swasta untuk “membuka perpindahan bebas untuk pekerja migran”; memutar balikkan arah kebijakan yang awalnya telah secara bertahap bergerak ke arah yang lebih terbuka. Bahkan pada 16 Juli 2021 mengumumkan revisi rancangan “Pedoman Perpindahan”, dan berupaya untuk menghilangkan kesempatan pekerja migran untuk “perpindahan lintas industri” bagi pekerja migran, dan dalam satu pengumuman saja Kemenaker mengembalikan hak buruh migran ke sebelum tahun 2008 – hampir 13 tahun yang lalu!

「洗工」是假議題 沒有保障才是關鍵

“Mencuci Pekerja” adalah masalah palsu. Tidak ada jaminan adalah kuncinya

        Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja untuk “melarang perpindahan lintas industri” dimulai ketika tidak mudah untuk memasukkan pekerja migran di masa pandemi, dan menyebabkan fenomena “kurangnya tenaga kerja” di berbagai industri. Dalam kondisi pabrik yang juga mengalami “kurangnya pekerja”, beberapa pekerja perawatan keluarga mengambil kesempatan ini untuk “berganti” menjadi pekerja pabrik. Legislator Su Qiaohui, kelompok pengusaha, dan laporan media semuanya menyebut fenomena ini sebagai “mencuci pekerja”.

Akan tetapi, kita harus menunjukkan bahwa alasan mendasar mengapa ada pekerja perawatan keluarga yang ingin “beralih” menjadi pekerja pabrik adalah karena pekerja perawatan keluarga belum dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan apa pun. Undang-undang Layanan Rumah Tangga yang digagasi oleh sektor masyarakat telah dibekukan selama bertahun-tahun, dan menyebabkan pekerja perawat rumah tangga memiliki jam kerja yang tinggi (mungkin harus siaga 24 jam), upah yang rendah (gaji bulanan hanya 17.000 yuan), dan tidak ada liburan tetap (menurut statistik Kementerian Tenaga kerja, hanya 10% pekerja yang dapat mengambil liburan mingguan, dan beberapa orang bahkan tidak memiliki liburan dalam kontrak tiga tahun), tidak ada asuransi tenaga kerja, dll. Oleh karena itu, dengan kondisi pekerjaan yang buruk seperti ini, jika diberi kesempatan, mereka tentu ingin beralih bekerja ke pabrik yang dilindungi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Saat ditanyakan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang seharusnya melindungi tenaga kerja, bukankah harusnya Kemenaker mengusahakan kondisi kerja yang lebih baik untuk para pekerja? Kementerian Tenaga Kerja terus mengatakan “Pekerja migran menikmati perlakuan yang sama secara nasional.” Namun kapan Kementerian Tenaga Kerja pernah melarang “warga negara Taiwan” untuk berganti pekerjaan? Kapankah “warga negara Taiwan” pernah dilarang untuk mengejar kehidupan yang lebih baik?

Menyulitkan Pekerja Migran Untuk Menutupi Disabilitas Pemerintah

Taiwan telah memasuki masyarakat yang menua sejak 1993, tetapi pada saat itu tidak ada yang disebut “kebijakan perawatan jangka panjang.” Untuk mengurangi permintaan sosial secara keseluruhan untuk perawatan jangka panjang, pemerintah Taiwan mulai memperkenalkan pekerja perawatan rumahan yang “murah dan mudah digunakan” pada tahun 1992. Sejauh ini, pekerja perawatan rumahan asing telah berperan 30% dari kebutuhan perawatan jangka panjang.

Pada tahun 2008 ketika Kementerian Tenaga Kerja menambahkan ketentuan “Perpindahan Lintas Industri” ke dalam “Pedoman Perpindahan”, yang juga merupakan tahun dimana “Rencana 10 Tahun Perawatan Jangka Panjang” diimplementasikan. Pemerintah mengumumkan bahwa perlu waktu sepuluh tahun untuk membangun kembali sistem dan infrastruktur perawatan jangka panjang Taiwan. Setelah Presiden Tsai Ing-wen menjabat pada tahun 2016, ia juga menyuarakan proyek “Perawatan Jangka Panjang 2.0”, serta mengklaim untuk membangun sistem perawatan jangka panjang yang berkualitas, terjangkau, dan menyeluruh.

Tiga belas tahun telah berlalu, menghadapi kondisi pekerja migran tidak dapat masuk ke Taiwan, tetap sistem perawatan jangka panjang Taiwan hanya berpangku tangan. Sistem perawatan jangka panjang sampai saat ini, tidak dapat melakukan apa-apa untuk menghadapi kebutuhan yang sangat tinggi untuk perawatan jangka panjang di dalam negeri. Dan karena kebutuhan pekerja perawatan yang mendesak, maka mereka meminta Kemenaker melarang perpindahan lintas industri bagi para pekerja migran.

Dan Kemenaker tidak memperdulikan akar masalah dimana pekerja perawatan rumah tangga kekurangan perlindungan dari hukum Ketenagakerjaan, dan saat seperti ini memakai cara “memblokir” untuk memaksa pekerja rumah tangga untuk tetap tinggal di pekerjaannya sekarang. Saat yang bersamaan juga menutupi kenyataan akan ketidakmampuan pemerintah memberikan lingkungan kerja perawatan jangka panjang yang berkualitas, terjangkau, dan menyeluruh.

Saat ini, larangan perpindahan lintas industri bukan hanya melanggar hak asasi pekerja migran, juga mengizinkan pemerintah tidak benar-benar menghadapi permasalahan perawatan jangka panjang yang tidak memadai, pemerintah yang tidak dapat memikul tanggung jawab untuk menjaga dan merawat masyarakat, serta mempersulit pekerja migran dan mengundur pembangunan sistem perawatan jangka panjang yang pernah dijanjikan. Kami berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah kurangnya perawat jangka panjang, pertama-tama harus secepat mungkin mengesahkan “Hukum Layanan Keluarga”, dan memberikan Perlindungan yang seharusnya bagi pekerja. Pada saat menjamin perlindungan bagi para pekerja, Kemenaker dan Biro Kesehatan telah berdiskusi bagaimana untuk memberikan suntikan dana bagi setiap keluarga yang memerlukan perawatan jangka panjang. Hanya dengan ini pemerintah baru benar-benar mengambil tanggung jawab perawatan jangka panjang.

Kotak Hitam Kemenaker, Demokrasi Palsu Yang Masuk

Kemenaker kali ini memperbaiki “Pedoman Perpindahan”, dan berdampak besar pada hak para pekerja migran, dan keputusan akan kebijakan besar seperti ini ternyata semua di dalam kotak hitam milik Kemenaker.

Saat ini kondisi pandemi mereda, Kemenaker dengan tidak melakukan rapat lanjutan lalu mengesahkan usulan perbaikan “Pedoman Perpindahan”. Usulan ini sama sekali tidak mengindahkan permintaan lembaga masyarakat pada 6 Mei, pernyataan tertulis lembaga masyarakat pada 28 Mei, dan memutuskan dengan sepihak akan ketentuan “larangan perpindahan lintas industri”.

Kami pada 28 Mei telah mengeluarkan pernyataan tertulis dan meminta :

1. Mengatur ulang waktu pengumpulan informasi dan pendapat

2. Memberikan penjelasan dwibahasa untuk proposal perbaikan hukum

3. Setelah pengumpulan pendapat, mengumumkan pendapat yang ada secara terbuka

4. Mengumumkan penjelasan dari keputusan terakhir Kemenaker

Dan Kemenaker tidak menanggapinya, dan pada 16 Juli mengumumkan proposal perbaikan amandemen, dan meminta para pihak memberikan pendapat pada tanggal 20. Seperti yang diduga, sama seperti banyak kebijakan sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja telah membuat keputusan. Apapun pendapat partai, Kementerian Tenaga Kerja tidak akan peduli dan mengabaikannya. Yang disebut “pengumuman amandemen” hanyalah “formalitas” untuk ditampilkan kepada umum dan untuk memperlihatkan adanya drama demokrasi.

Singkatnya, dengan ini kami dengan sungguh-sungguh menyerukan Kementerian Tenaga Kerja untuk harus segera menghentikan proses revisi “Pedoman Perpindahan”, dan mengadakan kembali pertemuan multi-partai untuk menyelesaikan masalah mendasar tentang “pekerja perawatan keluarga tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan” dan “layanan perawatan jangka panjang pemerintah yang tidak memadai”. Barulah dapat menghadapi permasalahan sebenarnya akan masalah hak pekerja migran dan kebutuhan pengasuhan jangka panjang.

Kebijakan Larangan Perpindahan Lintas Industri ini, disahkan dalam kotak hitam Kemenaker, disahkan dengan tiba-tiba tanpa diekspos dan diskusi ke publik, ini bukan hanya kelalaian dari Kemenaker, namun juga menjadi lelucon akan pedoman Partai Demokrat yang berbunyi “Kebebasan” dan “Demokrasi”.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close