Larang Pekerja Migran Pindah Kerja Lintas Industri Buat Kepentingan Buruh Mundur 13 Tahun, Ucap PMI: Sangat Mengecewakan (1)

Pada tanggal 10 Agustus organisasi PMA adakan aksi protes terhadap revisi hukum yang melarang pekerja migran berpindah bidang pekerjaan dan meminta Komnas HAM adakan penyelidikan. (Foto/ TIWA)

Pada tanggal 27 Agustus Kemenaker mengumumkan secara resmi kebijakan revisi “pedoman proses berganti majikan atau pekerjaan bagi orang asing yang dipekerjakan melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Undang-undang Pelayanan Kerja pasal 46 ayat 1 butir 8-11” (di sini disebut sebagai Kebijakan Melarang Pindah) yang meminta pekerja migran yang ingin berganti majikan untuk memprioritaskan industri yang sejenis demi menyelesaikan masalah “mencuci pekerja” yang dikhawatirkan oleh para majikan. Namun organisasi masyarakat menganggap bahwa revisi ini secara de facto telah merenggut hak pekerja migran untuk berpindah kerja lintas industri dan menjadikan kepentingan tenaga kerja mundur ke sebelum tahun 2008 serta menghambat perkembangan sistem perawatan jangka panjang Taiwan.

Karena pandemi, kebijakan batas antar-negara diperketat sehingga masalah berkurangnya arus datang pekerja migran menyebabkan munculnya masalah kekurangan tenaga kerja di berbagai negara, dan Taiwan juga tidak terkecuali. Dalam situasi di mana industri perawatan jangka panjang dan pabrik sama-sama kekurangan tenaga kerja, perbedaan persyaratan kerja yang besar di antara pekerja perawat dan pekerja pabrik membuat tidak sedikit pekerja perawat memutuskan untuk berpindah kerja ke pabrik. Fenomena ini disebut sebagai “mencuci pekerja” oleh media Taiwan. Demi meredakan ketidakpuasan kaum majikan, Kemenaker pada bulan Mei tahun ini mengajukan rancangan revisi hukum yang akan melarang pekerja migran berpindah kerja lintas industri. Meskipun organisasi pekerja migran telah melakukan dua kali aksi protes terhadap revisi hukum dan bahkan meminta Komnas HAM di bawah Yuan Kontrol untuk mengadakan penyelidikan dan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Baru Qiu Xian-Zhi pada tanggal 6 Agustus juga mengadakan audiensi publik, namun Kemenaker tetap bersikeras dan menganggap bahwa revisi hukum tersebut diperlukan dan pada akhirnya mengumumkan isi peraturan yang baru pada tanggal 27 Agustus.

Sejak awal kebebasan pekerja migran untuk pindah majikan lintas industri memang sudah terbatas. Hanya pada saat majikan atau orang yang dirawat meninggal atau imigrasi ke negara lain, majikan menutup pabrik atau melanggar ketentuan perjanjian kerja, serta terjadi hal-hal lain “yang bukan disebabkan oleh pekerja migran”, seperti pekerja migran menjadi korban penyelundupan manusia, menjadi korban kekerasan atau penyiksaan di tempat kerja, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dan memiliki bukti dalam persidangan atau masa berlaku kontrak sudah berakhir, mereka baru diperbolehkan untuk berpindah majikan lintas industri. Jenis perpindahan sejenis ini sejak dulu memang sudah sangat sedikit. Kini kebebasan pindah kerja yang memang sudah terbatas ini akan semakin dibatasi. Menurut peraturan baru yang diumumkan oleh Kemenaker, berpindah kerja dalam industri yang sejenis akan mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Sedangkan perpindahan kerja yang disepakati oleh ketiga pihak harus diurus oleh lembaga pelayanan kerja publik, dan harus mengutamakan jenis pekerjaan yang sejenis. Bila setelah melewati beberapa waktu tidak ada majikan yang bersedia mempekerjakan, barulah dapat masuk ke tahap berikutnya, yakni pindah kerja lintas industri. 

Biarpun peraturan menekankan “prioritas bagi jenis industri yang sejenis” dan kepala bagian urusan tenaga kerja lintas negara WDA Xue Jian-zhong juga menekankan bahwa “tidak ada aturan yang melarang untuk pindah kerja lintas industri” karena hanya mengatur bahwa dalam industri sejenis ada prioritas untuk mempekerjakan, namun dalam situasi kekurangan tenaga kerja di seluruh Taiwan, tidak mungkin tidak ada majikan yang mau mempekerjakan. Kepala urusan kebijakan pekerja migran Asosiasi Pelayanan Warga Taoyuan Wang Ying-Da juga mengatakan bahwa, “tidak mungkin tidak ada pekerjaan sejenis, karena  situasi permintaan lebih tinggi dari suplai sudah lama berlangsung. Khususnya pekerja perawat, karena sumber daya perawatan jangka panjang sama sekali tidak cukup. Revisi ini secara de facto telah melarang berpindah kerja lintas industri”.

 

Bagian 2: Kerja Lintas Industri Buat Kepentingan Buruh Mundur 13 Tahun, Ucap PMI: Sangat Mengecewakan (2)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close