Awas! Dimintai “Bukti Vaksin” oleh Majikan Saat Melamar Kerja, Kemenaker Sebut Melanggar Hukum

Saat ini, vaksinasi untuk COVID-19 terus berlangsung. Namun terdengar kabar bahwa ada warga yang saat melamar kerja dimintai bukti keterangan vaksinasi oleh majikan. Kemenaker mengungkapkan bahwa menurut peraturan dalam Undang-undang Pelayanan Kerja, pada waktu merekrut atau mempekerjakan pegawai, tidak boleh melanggar kehendak calon pegawai atau pegawai dan menahan KTP, izin kerja, dokumen lainnya, atau dokumen privasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Karena bukti vaksinasi merupakan “dokumen privasi”, majikan perlu memiliki alasan yang cukup. Bila tidak, majikan dapat dikenakan denda.

Baca lebih lanjut:Pertengahan Musim Gugur akan Tiba! Pemkot Taoyuan Umumkan “Siaga Virus Babi Afrika” untuk Lindungi Kue Bulan dan Rayakan Hari Raya 

Kepala WDA, Kemenaker Wu Shu-Ying menyebut bahwa akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa ada pekerja migran yang saat melamar kerja dimintai bukti keterangan vaksinasi dan membuat sang pekerja migran khawatir privasinya akan dilanggar. Bukti vaksinasi merupakan dokumen privasi dan ini tidak perlu diragukan lagi. Namun, dokumen tersebut tidak termasuk dokumen yang diperlukan dalam a instansi pekerjaan.

Baca lebih lanjut: Generasi Dua asal Vietnam “Pan Lin-Yen” Jadi Pejabat Imigrasi, Berhasil Tangkap “Penyelundupan Kue Bulan” Terbesar

Selain itu bila lokasi pekerjaan termasuk tempat berisiko tinggi dan mungkin akan berkontak dengan banyak pengidap penyakit pandemi, saat majikan meminta pelamar kerja menyediakan bukti vaksinasi mereka harus memberikan alasan yang cukup. Bila tidak ada alasan yang cukup, itu berarti majikan telah meminta dokumen yang tidak dibutuhkan dalam pekerjaan dan melanggar hukum. Bila pegawai mengalami hal tersebut, dapat melapor kepada lembaga tenaga kerja. Bila setelah diselidiki terbukti benar, majikan akan dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan denda sebesar 60 ribu sampai 300 ribu NTD.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close