PMA Chiayi Mogok Kerja karena Kecewa Gaji Pokok tak sampai 24000 dan Minta Berikan Subsidi bagi Shift Kerja Malam

Daerah industri Touqiao, Chiayi. (foto/diambil dari situs daerah industri Kementerian Ekonomi)

Beberapa hari sebelumnya di sebuah perusahaan di daerah industri Touqiao, Kabupaten Chiayi telah terjadi aksi mogok kerja. Menurut kabar, sebagian pekerja migran dari perusahaan tersebut tidak puas karena gaji pokok yang didapat kurang dari 24 ribu NTD, dan saat bekerja di hari libur nasional mereka juga tidak mendapatkan gaji tambahan sehingga tidak sesuai dengan standar Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan. Di antaranya, alasan protes mereka yang paling besar adalah karena mereka tidak mendapatkan subsidi untuk shift kerja malam seperti pekerja lokal. Pada tanggal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Urusan Pemuda (disnaker) Kabupaten Chiayi datang ke lokasi untuk memahami situasi dan melakukan negosiasi. Mereka mengatakan bahwa untuk saat ini perusahaan tidak melanggar undang-undang tenaga kerja dan soal subsidi shift kerja malam saat ini sedang dirundingkan. Setelah perundingan berakhir, para pekerja migran juga kembali bekerja pada malam tersebut.

Menurut informasi, sebagian dari pekerja migran sudah mulai melakukan aksi mogok kerja sejak tanggal 4. Setelah itu semakin banyak orang yang bergabung dan hingga kemarin (5), jumlahnya sudah mencapai 30 orang lebih. Wartawan Empat Arah menelepon Disnaker Kabupaten Chiayi dan wakil kepala dinas menyebutkan bahwa alasan gaji yang mereka dapat tidak mencapai 24 ribu NTD sesuai ketentuan hukum adalah karena sudah dipotong biaya makan dan tempat tinggal sekitar 2100, sehingga tidak ada masalah pada gaji pokok. Dan mengenai tidak adanya gaji tambahan di hari libur nasional, setelah diselidiki ditemukan bahwa perusahaan telah memberikannya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak ada pelanggaran.

Soal permintaan subsidi shift kerja malam, Wakil Kepala Dinas menyebutkan bahwa subsidi shift kerja malam bukanlah gaji yang diwajibkan dalam hukum. Diberikan atau tidak dan diberikan berapa banyak merupakan bagian yang yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak dan terkadang akan berbeda karena jenis pekerjaan yang berbeda. Namun ia juga menekankan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk saat ini, permintaan ini akan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk dirundingkan. Bila tetap tidak ada kesepakatan, Disnaker akan melakukan penyelidikan mengenai apakah adanya perbedaan upah kerja untuk jenis pekerjaan yang sama atau tidak dan melakukan adjudikasi bila perlu.

Perusahaan tersebut tidak memiliki serikat pekerja. Menurut peraturan hukum, tenaga kerja tidak boleh mogok kerja seenaknya. Jika melakukannya, jumlah hari mogok kerja akan dianggap sebagai bolos dan menurut aturan dalam UU Tenaga Kerja, bila bolos kerja selama 3 hari berturut-turut, majikan dapat langsung memecat pekerja. Karena sebagian dari pekerja migran sudah mogok kerja selama 2 hari, Disnaker datang ke tempat untuk melakukan perundingan. Pihak pengusaha setuju untuk memotong jumlah hari mogok kerja dari jumlah hari cuti yang dimiliki pekerja migran. Perundingan berakhir sekitar jam 6 dan pekerja migran yang mogok kerja juga setuju untuk kembali bekerja. Kejadian di tempat berakhir dengan damai.

Wakil kepala Disnaker menyebut bila pekerja migran memiliki permintaan, mereka dapat mengajukannya kepada pihak manajemen perusahaan terlebih dahulu, atau dapat menelepon ke hotline 1955 Kemenaker ataupun disnaker. Baik di hotline maupun Disnaker semuanya memiliki penerjemah, sehingga tidak perlu khawatir soal kendala bahasa.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close