Banyak Masalah dalam Sistem Poin dan Kuota Pekerja Migran? Empat Titik Ketidakpuasan Majikan Diharapkan untuk Diperbaiki

 
Sejak tanggal 11 November pekerja migran resmi diizinkan masuk Taiwan, gelombang pertama memprioritaskan pekerja migran dari Indonesia. (foto ilustrasi/ shutterstock)

Menanggapi membaiknya situasi pandemi di Taiwan serta masalah kekurangan tenaga kerja di berbagai industri yang harus diatasi, pemerintah pusat mengumumkan bahwa mulai dari tanggal 11 November pekerja migran resmi diizinkan untuk masuk Taiwan. Pemerintah juga mengumumkan kebijakan pencegahan pandemi yang berkaitan dan majikan serta agen mulai mempersiapkan proses untuk mendatangkan pekerja migran. Namun melihat masalah seperti sistem poin penilaian untuk mendatangkan pekerja migran dan pembagian kuota ranjang karantina, tidak sedikit majikan yang menganggap bahwa kebijakan yang ada kurang menyeluruh dan masih ada ruang untuk ditingkatkan. Mereka berharap supaya Kemenaker dapat mempertimbangkan kebutuhan majikan dan melakukan revisi.

Sebuah agen perantara ternama mengatakan kepada Empat Arah bahwa dalam persiapan untuk sistem pengumpulan poin saat ini, kebanyakan majikan bersedia untuk menaatinya. Tetapi ada sebagian kecil pemilik pabrik menyatakan bahwa untuk mendatangkan pekerja migran bidang industri perlu dilakukan penilaian terhadap jenis asrama, dan poin untuk kamar pribadi akan lebih tinggi. Kebanyakan dari asrama untuk pekerja migran bidang industri merupakan kamar untuk banyak orang sekaligus dan jarang ada kamar pribadi. Bila demi mendatangkan pekerja migran harus mengubah modus yang ada, hal ini akan mengakibatkan pertambahan biaya yang besar. Hal ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap usaha kecil dan menengah.  

Selain itu, dalam sistem poin terhadap pekerja migran bidang rumah tangga, penilaiannya mencakup kondisi vaksinasi serta situasi pandemi negara asal pekerja migran. Mengingat gelombang pertama kali ini akan mengizinkan pekerja migran yang berasal dari Indonesia untuk masuk dan kebanyakan agen perantara akan melakukan persiapan dengan meminta pekerja migran menuntaskan vaksinasi, pada akhirnya akan ada banyak situasi di mana poin setiap orang sama. Keluarga majikan tetap hanya dapat mengandalkan undian untuk menentukan urutan mendatangkan pekerja migran sehingga mereka mempertanyakan makna dari sistem poin tersebut. Hal ini juga membuat kelompok majikan merasa kalau “semuanya harus mengandalkan keberuntungan”. Karena itu, mereka berharap pemerintah dapat menambah lebih banyak ranjang karantina supaya dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja secepatnya. 

Sedangkan mengenai Kemenaker yang meminta majikan untuk membayarkan asuransi komersial pengobatan sebesar 500 ribu bagi pekerja migran, dikatakan bahwa hal tersebut adalah demi kesehatan pekerja migran. Kebanyakan majikan dan agen perantara menyetujui hal tersebut, namun ada juga majikan yang menganggap karena yang diminta adalah asuransi komersial dan pihak tertanggung adalah pekerja migran beserta keluarganya, maka seharusnya pekerja migran sendiri yang harus menanggung beban biaya asuransi dan bukan majikan. Mereka berharap Kemenaker dapat memberi lebih banyak pertimbangan terhadap hal tersebut.

Untuk saat ini pemerintah berencana untuk menyediakan 1700 ranjang karantina, dan akan memberi perbandingan yang sama bagi pekerja migran bidang industri dan pelayanan sosial. Namun “Asosiasi Internasional bagi Keluarga Penyandang Disabilitas dan Majikan Pekerja Perawat di Taiwan” meragukan hal tersebut karena selama kekurangan tenaga kerja setahun terakhir, bidang perindustrian telah merekrut banyak tenaga kerja dari keluarga majikan dan menyebabkan semakin kurangnya jumlah pekerja migran bidang sosial. Kali ini jumlah pekerja migran yang didatangkan untuk bidang industri dan pelayanan sosial disamakan dan tidak ada rencana untuk memberi kuota lebih banyak bagi majikan bidang rumah tangga sehingga mereka menganggap Kemenaker lebih mengutamakan bidang perekonomian. Pelayanan sosial di Taiwan sangat mengandalkan pekerja migran asal Indonesia. Namun kedatangan pekerja migran asal Indonesia telah dihentikan sejak tanggal 4 Desember tahun lalu. Hal ini telah memberi pengaruh yang besar pada kebutuhan perawatan keluarga majikan. Asosiasi menyebut bahwa dengan kecepatan mendatangkan pekerja migran saat ini, meskipun sedikit banyak dapat mengurangi masalah kekurangan tenaga kerja, namun tetap belum cukup untuk menambal kurangnya jumlah pekerja perawat sejak tahun lalu.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close