Tim Penyelidik Kemenaker Mengungkap Agen tidak Bermoral yang Mendatangkan Ratusan Pekerja Migran lewat Pabrik Palsu! Yuan Kontrol Koreksi Kemenaker

Hampir ratusan pekerja migran menjadi korban. Yuan Kontrol tuntaskan laporan penyelidikan dan mengkoreksi Kemenaker. (Foto/ foto data biro berita)

Di Taiwan telah terjadi kekurangan tenaga kerja selama jangka panjang dan sering ada situasi yang merugikan pekerja migran demi menekan biaya tenaga kerja. Beberapa tahun terakhir, ada agen perantara tidak bermoral yang mengatasnamakan industri manufaktur dan mendirikan pabrik atau perusahaan palsu. Setelah mendatangkan pekerja migran asing dalam jumlah yang banyak, mereka kemudian mengutus pekerja migran untuk bekerja ke tanah konstruksi dan melakukan eksploitasi terhadap mereka sehingga memperoleh keuntungan ilegal dalam jumlah besar. Menurut berita, pekerja migran yang menjadi korban hampir mencapai ratusan orang. Yuan Kontrol telah menuntaskan laporan penyelidikan dan mengkoreksi Kemenaker. 

Pada tanggal 17, “Komite Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan Lingkungan” Yuan Kontrol telah menerima laporan penyelidikan dari anggota komite Wang Mei-Yu dan Wang You-Ling untuk mengoreksi Kemenaker. Anggota Yuan Kontrol Wang You-Ling menyebut bahwa kasus tersebut sangat mengerikan dan merupakan kasus perdagangan orang dan pengeksploitasian tenaga kerja yang melibatkan paling banyak perusahaan dan korban pekerja migran. Seorang wanita keturunan Vietnam yang telah memperoleh KTP Taiwan bernama Diao Yu-Hong meminjam nama 16 orang dan mendirikan 19 perusahaan cangkang untuk mendatangkan 126 orang pekerja migran asal Vietnam. Ia lalu “menjual” 90 lebih teman sekampung halamannya kepada perusahaan konstruksi yang kemudian diutus ke tanah konstruksi di seluruh Taiwan. Diao meminta bayaran gaji sekitar 40 ribu kepada majikan, namun hanya memberikan gaji standar minimum dan mereka harus membayar biaya NHI sendiri sehingga uang yang mereka terima tidak sampai 20 ribu. Selama 2 tahun terakhir, Diao telah mengeksploitasi uang kerja keras teman-teman sekampung halamannya sebanyak 25 juta lebih.

Anggota komite Yuan Kontrol menggunakan Teori Swiss Cheese sebagai contoh. Beliau menyebut bahwa diterima atau ditolaknya pengajuan pekerja migran oleh industri manufaktur diawasi oleh banyak instansi mencakup instansi di bidang tenaga kerja, bisnis, finansial, NHI dan pemerintah daerah. Setiap instansi dapat dianggap sebagai selembar “keju”. Biarpun setiap lembar keju memiliki celah lubang, di bawah pembagian kerja profesional dan pengawasan ketat setiap instansi, kasus ilegal tidak akan diberi lewat. Namun pemeriksaan setiap instansi hanyalah prosedur belaka. Mereka hanya memeriksa dokumen tertulis dan mengabaikan pemeriksaan secara nyata. Ini berarti pengajuan palsu oleh pelaku bisnis tidak bermoral dapat melewati setiap “celah lubang keju” dengan mudah, dan ini merupakan kelalaian sistem yang sangat parah.

Anggota komite Yuan Kontrol menganggap bahwa karena jumlah tenaga kerja di Taiwan telah bertumbuh dari yang awalnya hanya 2000 orang menjadi sekitar 720 ribu orang pada bulan Mei tahun ini, kebijakan dan peraturan hukum yang dulu, termasuk skala organisasi dan jumlah personil Kemenaker yang mengatur pekerja migran sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan saat ini. Hanya untuk pengecekan dokumen tertulis saja sudah sangat melelahkan, sehingga mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan dan juga tidak bisa melakukan perubahan dari segi kebijakan dan struktural. Mereka meminta Kemenaker dan Yuan Eksekutif untuk memperhatikan masalah tersebut supaya Taiwan tidak menjadi sarang perdagangan manusia. 

Kenyataannya, di Taiwan sudah lama terdapat masalah perdagangan manusia yang parah. Selain terjadi di industri manufaktur, hal tersebut juga ada industri perikanan. Pada bulan April tahun ini, Seafood Working Group (SWG) yang terdiri atas 30 organisasi tenaga kerja, HAM dan lingkungan di seluruh dunia memberikan sebuah laporan kepada Kementerian Dalam Negeri Amerika. Mereka menyebut bahwa Taiwan tidak memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang (TVPA) tahun 2000 sehingga menyarankan supaya Taiwan diturunkan ke tingkat 2. Dalam laporan perdagangan manusia tahun ini telah disebutkan banyak kekurangan dari pemerintah Taiwan dalam memberantas masalah kerja paksa dan perdagangan manusia di industri perikanan. Misalnya, kurangnya jumlah tim penyelidik dan proses penyelidikan yang kurang menyeluruh. Hal ini terus menghambat berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia di industri perikanan yang mencakup memastikan identitas korban, penyelidikan, dan melakukan gugatan.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close