Video / Pekerja Migran Susah Payah Mencari Nafkah, HAM Akan Diurus Oleh Dia! Hong Shenhan Mewakili Kaum Lemah Membahas Mengenai “Kemakmuran Spiritual” 

Hong Shenhan, seorang legislator non-regional DPP, telah lama mengurus masalah hak asasi manusia dan perburuhan, dan dia sangat prihatin dengan situasi pekerja migran di Taiwan. (Foto oleh reporter Chen Yongqiang)

 

Sejak Taiwan mulai memperkenalkan pekerja migran pada tahun 1989, telah ada lebih dari 700.000 pekerja layanan perawatan jangka panjang dan pekerjaan manufaktur di Taiwan. Namun, dalam 30 tahun terakhir ini, pekerja migran masih memiliki banyak hak yang tidak dilindungi oleh undang-undang Taiwan, ditambah dengan hambatan bahasa dan perbedaan budaya, mereka lebih cenderung menjadi korban dari agensi perantara yang tidak bermoral dan kaum lemah yang dieksploitasi serta mengalami kerugian sosial. Legislator DPP Hong Shenhan berbagi tentang pandangannya akan kebijakan migrasi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan “Berita Empat Arah”, dan membahas keseriusan dan solusi dari masalah “pembelian tenaga kerja”.

 

Hong Shenhan berhubungan dengan hak asasi manusia dan masalah perburuhan semenjak dia masih di bangku kuliah. Saat itu, dia juga sangat tertarik dengan hak-hak pekerja migran. Dengan pengalaman awalnya bergaul dengan pengasuh asing di rumah, dia bisa lebih memahami bahwa pekerja migran dan majikan mudah dihadapi konflik dan kesulitan. Dia mengatakan bahwa pekerja migran berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kebijakan perburuhan Taiwan secara keseluruhan dan berada dalam posisi yang lebih sulit daripada pekerja lokal. Ditambah dengan masalah yang melibatkan sistem lintas budaya dan transnasional, lebih sulit bagi mereka untuk mengkonsolidasikan hak-hak mereka. Dengan latar belakang ini, setelah bergabung dengan partai DPP, Hong Shenhan memutuskan untuk menjadikan masalah migrasi sebagai salah satu proyek utama dalam karir politiknya, berharap untuk berbicara mewakili pekerja migran sebagai legislator dan melengkapi kebijakan migrasi Taiwan yang sudah berlangsung lama. Hong Shenhan mengatakan bahwa baru-baru ini, masalah pekerja migran semakin menarik perhatian masyarakat, di antaranya, “biaya pembelian tenaga kerja” yang telah bergaung di antara majikan, pekerja migran dan agensi perantara juga menjadi salah satu isu terbaru. Dia percaya bahwa seharusnya ada banyak orang di masyarakat Taiwan yang secara pribadi telah mengalami masalah biaya pembelian tenaga kerja, dan ada juga banyak keluhan di dalam hati mereka.

Menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja, ketika seorang pekerja asing diperbaharui atau dipekerjakan kembali pada akhir masa kerja, jika agen perantara dipercayakan untuk membantu dalam prosedur yang relevan, agen perantara dapat membebankan biaya layanan kepada pekerja asing, yang jumlahnya tidak boleh melebihi NT$1,500 per bulan. Namun, banyak agensi perantara menambahkan “biaya pembelian tenaga kerja”, yang disebut “pembelian” kesempatan kerja. Namun, pemungutan biaya ini tidak hanya ilegal, tetapi juga menyebabkan masalah eksploitasi. Kurangnya tenaga kerja dalam masa epidemi bahkan telah mengakibatkan naiknya biaya pembelian tenaga kerja, baik tenaga kerja maupun majikan terkenal imbasnya.

Korban awal sebagian besar adalah pekerja migran, dan mereka harus mengeluarkan biaya tinggi untuk bekerja di Taiwan. Namun, struktur sosial telah berubah, mulai dari pasar pembelian sampai pasar penjualan. Banyak majikan di Taiwan harus mencari bantuan dari perawat asing , dan agensi ilegal juga akan meminta biaya “pembelian tenaga kerja” kepada  mereka. Barulah majikan dapat memilih pekerja migran atau memiliki kesempatan untuk mempekerjakan pekerja migran. Di sisi lain, beberapa perantara menggunakan metode lain untuk menahan kartu identitas pekerja migran, atau mengubah sertifikat, dll., untuk meminta majikan berikutnya membayar biaya pembelian tenaga kerja sebelum mereka menyerahkan dokumen dan menjalankan proses perpindahan majikan dengan lancar.

Hong Shenhan menekankan bahwa pemungutan biaya pembelian tenaga kerja ini ilegal, dan kadang-kadang bahkan mempengaruhi perusahaan agensi perantara yang beroperasi secara legal. Setelah majikan sebelumnya menemukan dokumennya di tahan oleh agensi perantara, mereka juga harus membayar biaya pembelian tenaga kerja. Dan apa solusi untuk masalah ini?

Hong Shenhan menunjukkan bahwa masalah sistem tidak dapat diselesaikan dengan penyelidikan saja. “Saat ini, jika pekerja migran atau majikan dapat memperoleh dokumen hak terkait ini dengan cara yang sangat sederhana, atau mengunduhnya di Internet, lalu bagaimana mungkin masih ada masalah penahanan dokumen? Bagaimana masalah penahanan dokumen-dokumen ini bisa ada guna meminta majikan berikutnya atau pekerja migran untuk membayar biaya pembelian tenaga kerja?” Dia mengatakan bahwa masalahnya bukan beberapa orang mencoba mengambil keuntungan, tetapi sistem yang ada menciptakan ruang dan peluang bagi orang jahat untuk menuntun pemungutan biaya pembelian tenaga kerja. Dia meminta Menteri Tenaga Kerja Xu Mingchun untuk membangun sistem online multibahasa sesegera mungkin, sehingga pekerja migran atau majikan dapat memperoleh dokumen kuasa dengan cara yang lebih sederhana dan langsung, sehingga dapat mengurangi terjadinya situasi seperti itu secara terus-menerus.

Hong Shenhan berjanji untuk hati-hati melacak mekanisme yang relevan dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk interface platform informasi dan desain sistem, untuk memastikan bahwa pekerja migran dan majikan tidak lagi harus menanggung beban untuk membayar biaya pembelian tenaga kerja.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close