Tingkat PMA Alami Kecelakaan Kerja adalah Dua Kali Pekerja Lokal! Meninjau Perlindungan Hak dan Kesulitan Seusai Kecelakaan Kerja

Kabar mengenai pekerja migran yang bekerja di bidang manufaktur dan konstruksi Taiwan mengalami kecelakaan kerja sudah sering terdengar. (foto ilustrasi/ shutterstock)

Dalam tragedi yang menewaskan 3 orang dan 2 orang terluka pada proyek MRT jalur Sanying, 1 orang di antara korban yang tewas dan 1 orang di antara korban yang terluka merupakan pekerja migran asal Thailand. Kabar mengenai pekerja migran yang bekerja di bidang manufaktur dan konstruksi Taiwan mengalami kecelakaan kerja memang sudah sering terdengar. Dalam laporan Yuan Kontrol tahun lalu telah disebutkan bahwa tingkat pekerja migran mengalami kecelakaan kerja dalam 1000 orang adalah hampir 2 kali lipat bila dibandingkan dengan pekerja lokal. Meskipun pekerja migran bidang industri mendapatkan perlindungan dari UU Dasar Ketenagakerjaan sehingga kepentingan seperti uang kompensasi setelah mengalami kecelakaan kerja sama seperti pekerja lokal, namun mereka tetap harus menghadapi berbagai kesulitan sebagai kaum lemah.

Terhadap kasus 3 orang tewas dan 2 orang terluka di proyek MRT Sanying, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker mengatakan kepada Empat Arah bahwa mereka sudah memulai investigasi. Bila mereka menemukan bahwa kontraktor melakukan pelanggaran hukum atau memiliki kelalaian, maka kasus ini akan diteruskan kepada kejaksaan negeri. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja menekankan bahwa pekerja migran dan pekerja lokal sama-sama dilindungi oleh UU Dasar Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Kecelakaan Kerja. Saat mengalami kecelakaan kerja, hak untuk memperoleh biaya kompensasi dan ganti rugi sama seperti pekerja lokal. Bila meninggal karena kecelakaan kerja, menurut ketentuan hukum mereka akan memperoleh uang bantuan pemakaman sebesar minimal gaji 5 bulan, dan kompensasi kematian sebesar minimal gaji 40 bulan. Pekerja migran dan keluarganya juga dapat mengajukan gugatan terhadap majikan yang melakukan pelanggaran untuk memperoleh kompensasi yang lebih banyak. Kemenaker juga mengatur supaya jumlah biaya kompensasi pengawasan tidak lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Dasar Ketenagakerjaan. 

Selain itu, selama pekerja migran terluka atau sedang menjalani sengketa hukum, bila kontrak kerja berakhir dan masa berlaku kartu ARC berakhir, badan imigrasi mengatakan bahwa pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja dapat membawa bukti yang bersangkutan dan mengajukan membuat visa “kecelakaan kerja” kepada Biro Urusan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian membawanya ke stasiun layanan imigrasi setempat untuk membuat kartu ARC. Bila sedang menjalani sengketa hukum dengan majikan di Taiwan, sebelum masa berlaku kartu ARC habis atau alasan menetap hilang, pekerja migran dapat mengajukan untuk terus tinggal kepada stasiun layanan imigrasi setempat sesuai dengan aturan dalam pasal 31 ayat 4 butir 6 dalam UU Imigrasi. Untuk mencegah orang asing menggunakan sengketa hukum sebagai alasan untuk tinggal lama di Taiwan, Badan Imigrasi akan memberikan perpanjangan sesuai kebutuhan hingga putusan tingkat pertama. Bila sengketa belum selesai, mereka dapat mencari advokat untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan sengketa. 

Meskipun pekerja migran bidang industri mendapatkan perlindungan dari UU Dasar Ketenagakerjaan sama seperti pekerja lokal, namun kenyataannya situasi mereka setelah mengalami kecelakaan kerja tetap lebih buruk dibandingkan dengan pekerja lokal. Laporan Yuan Kontrol menunjukkan bahwa pekerja migran datang bekerja ke Taiwan dengan menanggung beban ekonomi yang berat. Di saat mereka kurang beruntung dan mengalami kecelakaan kerja, mereka khawatir akan dideportasi sehingga tidak berani berobat. Selain itu, kasus di mana pekerja migran yang sedang dalam masa pengobatan atau masa sengketa dipaksa oleh agen perantara dan majikan yang jahat untuk pulang ke negara asal juga sering terjadi. Kemenaker tidak memiliki data statistik untuk hal tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka membantu mengawasi melalui sistem untuk memastikan penghentian kontrak, hotline 1955 dan stasiun layanan di bandara. Menghadapi kenyataan bahwa pekerja migran memiliki kemungkinan dua kali lebih banyak dibanding pekerja lokal dalam mengalami kecelakaan kerja, mereka juga tidak punya rencana untuk memperbaikinya.

Peneliti dari Asosiasi Buruh Internasional Taiwan (TIWA) Chen Rongrou juga mengatakan bahwa meskipun untuk pekerja migran diberlakukan aturan UU Dasar Ketenagakerjaan sehingga saat mengalami kecelakaan kerja mereka dapat meminta kompensasi asuransi tenaga kerja, majikan juga tidak boleh memutus kontrak setelah terjadi kecelakaan kerja, majikan harus memberikan gaji serta biaya pengobatan dan juga tidak boleh memecat pekerja migran dengan alasan setelah berobat “gerakan pekerja migran menjadi lambat”, namun pada kenyataannya TIWA melihat sangat banyak majikan yang bersikap ingin segera membayar lalu lepas tangan. Mereka ingin mengusir pekerja migran di saat pertama demi menghindari tanggung jawab. Selain tidak ingin memberikan biaya pengobatan, mereka juga takut diperiksa dan dikenakan denda oleh instansi pengawas tenaga kerja sehingga mencetak rekor yang tidak baik.

Chen Rongrou juga mengatakan bahwa dalam proses litigasi, meskipun ada penerjemah di tempat, namun tetap ada bagian yang sulit diutarakan dengan jelas. Perbedaan yang disebabkan oleh terjemahan ini juga sering menimbulkan kerugian bagi pekerja migran selama proses litigasi. Meskipun akhirnya menang, banyak majikan yang setelah kalah sengketa lantas memindahkan asetnya sehingga pada akhirnya pekerja migran tidak bisa mendapatkan kompensasi. Ditambah lagi sengketa semacam ini mungkin akan berlangsung selama bertahun-tahun. Demi hal ini pekerja migran harus tinggal di Taiwan dan terpisah dengan keluarga dan selama proses berlangsung mereka harus terus membayar biaya kepada agen perantara. Ini semua merupakan situasi yang lebih menyulitkan dibandingkan dengan pekerja lokal.

Selain itu, ekosistem industri konstruksi berbeda dengan pabrik. Chen Rongrou mengatakan bahwa dalam mengerjakan proyek konstruksi besar, pekerja konstruksi biasanya didatangkan per gelombang. Mereka jarang berpindah atau berganti pekerjaan di pasar tenaga kerja dalam negeri. Lingkungan dan informasi mengenai mereka lebih tertutup dan dalam proses perekrutan juga ada fenomena “dimonopoli”. NGO lebih sulit berinteraksi dengan pekerja migran sejenis ini sehingga mereka juga sulit untuk campur tangan. Karena itu, TIWA juga sangat khawatir dengan kasus kecelakaan kerja pekerja migran yang terjadi dalam proyek jalur Sanying kali ini. 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close